Berita

net

Global

Obama Ungkap Rencana Aturan perubahan Iklim Baru

SENIN, 02 JUNI 2014 | 13:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengungkap rencana aturan baru terkait kebijakan energi demi mengatasi masalah perubahan iklim.

Dalam usulan aturan baru tersebut, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara diharuskan mengurangi secara signifikan emisi yang memberikan kontribusi besa bagi pemanasan global.

Aturan tersebut berupaya mengurangi polusi karbon sebanyak 30 persen dari hampir 1.600 pembangkit listrik di Amerika Serikat pada tahun 2030 mendatang.


"Saya berniat untuk memastikan Amerika berada di depan dalam kerangka kerja global untuk melestarikan planet kita," kata Obama dalam sebuah pidato seperti dikutip BBC (Senin, 2/6).

Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang kuat sehingga harus memberikan contoh bagi negara lainnya.

Rincian mengenai rencana aturan tersebut belum resmi dilansir. Namun para pejabat pemerintah menggambarkan aturan tersebut sebagai langkah Obama untuk memenuhi janjinya ketika tahun pertama menjabat presiden yakni untuk melakukan pemotongan signifikan pada emisi karbon Amerika Serikat pada tahun 2020 mendatang.

Sebelumnya, pemerintah Obama kerap mengusulkan aturan terkait upaya mengatasi pemanasan global. Namun rencana tersebut selalu mendapat pertentangan dari kubu senat Partai Repulik.

Pada tahun 2010, upaya Demokrat untuk meloloskan sebuah RUU yang membatasi emisi karbon dioksida diblokir oleh senat Partai Republik.

Sedangkan untuk rencana aturan baru Obama saat ini akan bergantung pada putusan Mahkamah Agung tahun 2007 yang membuat Badan Perlindungan Lingkungan sebagai cabang eksekutif dari pemerintahan Amerika Seriat di bawah kendali Obama yang mampu mengatur karbon dioksida di bawah Aksi Udara Bersih atau Clean Air Act. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya