Ini Nasihat SBY untuk Pimpinan Tentara yang Ngebet Main Politik

Para jenderal, laksamana atau marsekal tidak dilarang menjadi pemimpin politik atau mengisi jabatan-jabatan politik. Tapi, ada aturan dan etika yang harus dipatuhi.

"Era Dwi Fungsi TNI-Polri sudah berakhir, era kekaryaan sudah selesai. Karena itu, kalau itu terjadi (berebut jabatan politik), maka perwira di bawah dan prajurit akan bingung," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat mengumpulkan para perwira tinggi jajaran TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6).

Kalau di antara perwira TNI-Polri ada yang ingin menjadi pemimpin politik atau ingin berkarier di jabatan politik, SBY meminta mereka segera mengundurkan diri. Itulah etika yang harus ditaati.

"Ajukan pengunduran diri sekarang juga, hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik, dan saya akan doakan semoga sukses," kata SBY.

Justru dengan tidak berada di lembaga TNI-Polri, lanjut SBY, ruang gerak para petinggi TNI-Polri akan lebih terbuka.

"Rakyat akan menilai cara itu fair karena tidak dianggap mengandalkan senjata di belakangnya untuk meraih kepercayaan politik dari rakyat," tambahnya.

Presiden SBY mengajak para pimpinan TNI-Polri yang ingin berkarier di jabatan politik untuk mengikuti apa yang dilakukan para mantan pimpinan TNI-Polri yang kini memimpin partai politik. Misalnya, Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Jenderal (Purn) Wiranto, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, atau dirinya sendiri. [ald]