Berita

RMI yang Pro Jokowi Pecah Belah Muhammadiyah

SABTU, 31 MEI 2014 | 14:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Deklarasi Relawan Matahari Indonesia yang dilakukan oleh segelintir alumni yang mengaku bagian dari Angkatan Muda Muhammadiyah dipersoalkan dan dianggap sebagai pembajakan.

Pasalnya, dalam deklarasi itu secara eksplisit membawa-bawa nama Muhammadiyah untuk mendukung capres/cawapres tertentu. Selain pada deklarator tidak memiliki hak karena tidak ada di dalam struktur AMM manapun, deklarasi tersebut juga dikhawatirkan akan merugikan eksistensi Muhammadiyah yang sangat jauh dari politik praktis.

"Katanya koordinatornya Izzul Muslimin. Setahu saya dia nyalegnya dari Hanura. Sayangnya, kok sekarang bawa-bawa nama AMM? Kenapa tidak bawa nama Angkatan Muda Hanura? Jangan-jangan ada agenda memecah suara AMM yang sudah jelas-jelas mendukung Prabowo-Hatta," demikian disampaikan Abdul Rahman Syahputra, Wakil Sekjend PP Pemuda Muhammadiyah, kepada redaksi sesaat lalu.


Putra juga mempertanyakan orang-orang yang direkrut di dalam tim itu. Pasalnya, tidak ada satupun ketua umum ortom yang aktif ikut serta. Yang ada hanya beberapa eksponen non-formal. Diyakini dukungan itu hanya seremonial yang sifatnya provokatif dan mau memecah belah suara Angkatan Muda Muhammadiyah yang saat ini masih diberi amanah.

"Izzul Muslimin itu dulu juga dukung JK-Win. Nyatanya kalah jauh dari SBY-Boediono. Sekarang mau dukung Jokowi-JK. Apa tidak belajar dari pengalaman pilpres yang lalu?"

Karena itu, warga persyarikatan Muhammadiyah diminta tidak terprovokasi dengan deklarasi-deklarasi seperti itu. Semestinya, warga persyarikatan melihat siapa saja orang-orang yang ada di barisan tersebut. Mereka yang aktif di kepengurusan, itulah semestinya yang berhak untuk menjaga kepentingan politik Muhammadiyah.

Putra juga menambahkan bahwa saat ini yang memimpin ortom Muhammadiyah adalah Saleh Daulay (Pemuda Muhammadiyah), Norma Sari (Nasyiyyatul Aisiyyah), Djihadul Mubarok (IMM), dan Fida Afif (IPM). Dia memastikan bahwa para deklarator tersebut tidak pernah berkordinasi dengan para pimpinan ortom di atas. Ini bisa dinilai sebagai pembajakan terhadap eksistensi ortom muhammadiyah secara umum. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya