Berita

yusril ihza mahendra/net

Politik

Yusril: Caleg Terpilih Bobrok, Apa Boleh Buat Harus Dilantik

SABTU, 31 MEI 2014 | 06:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut saat ini Indonesia sebagai "Negara Apa Boleh Buat". Salah satu dalil yang membuat Yusril berkesimpulan demikian adalah hasil Pileg 9 April lalu dikaitkan dengan kebuntuan konstitusional .

Dikatakan Yusril, kecurangan di Pileg 2014 terjadi sangat masif. Tindakan sogok menyogok terjadi dimana-mana. Untuk dapat kursi, partai dan calegnya harus mengeluarkan uang ratusan miliar. Meski demikian, tak ada lembaga yang bisa menyatakan Pemilu batal karena melanggar konstitusi dan UU akibat curang dan politik uang.

"Betapapun bobroknya Pileg, DPR, DPD dan MPR harus dilantik 1 Oktober. Kalau tidak, akan terjadi kevakuman kekuasaan," kata Yusril dalam akun Twitternya, @Yusrilihza_Mhd (Jumat, 30/5).


Yusril mengatakan Pileg 2014 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. Para caleg menyogok rakyatnya agar terpilih. Sebagian rakyat juga minta disogok agar memilih mereka. Tidak hanya itu, partai dan caleg saling kanibal di daerah-daerah. Suara pemilih dijualbelikan, dilakukan dengan kongkalikong bersama anggota KPUD. Yusril menduga setelah terpilih para anggota dewan ini dengan mudah akan disogok pula. Sogok-menyogok pun makin menggila.

Kalau kasus ini dibawa ke MK, kata Yusril, sampai kapanpun MK tidak sanggup menanganinya karena yang dibawa adalah kasus demi kasus. MK tidak berwenang menyatakan Pemilu batal karena melanggar konstitusi dan UU akibat curang dan politik uang. Menurut Yusril, MK kita beda dengan MK Thailand dimana mereka bisa menyatakan hasil Pemilu batal seluruhnya, sehingga pemerintah demisioner jalan terus.

"Betapapun rusaknya moral politisi kita yang mendapakan kursi legislatif walau bergelimang sogok, mereka tetap harus dilantik. Mengapa harus dilantik? Jawabannya "Apa Boleh Buat". Kalau tidak dilantik akan terjadi kevakuman kekuasaaan," sambung Yusril. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya