Berita

Teuku Faizasyah

Wawancara

WAWANCARA

Teuku Faizasyah: Kudeta Militer Di Thailand Dapat Rugikan Negara ASEAN

JUMAT, 30 MEI 2014 | 09:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden SBY prihatin atas kudeta militer di Thailand. Sebab, penyelesaian konflik politik yang menggunakan kekuatan militer dapat merugikan kerja sama antar negara ASEAN.

Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia sangat prihatin dengan kudeta militer di Negeri Gajah Putih itu. Sebab, cara itu inkonstitusional.

Makanya, Presiden SBY telah mengambil sikap tegas atas tindakan tersebut dengan menyatakan kudeta militer bukanlah cara yang demokratis.


Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah kepada Rakyat Merdeka, Rabu (28/5).

“Begitu mendengar kabar militer Thailand mengambil alih pemerintahan, Presiden SBY segera menggelar pertemuan dengan para menteri yang menyertai kunjungan ke Filipina. Beliau menyatakan, sebagai anggota dan negara besar ASEAN, Indonesia tidak mungkin tidak peduli terhadap situasi yang terjadi di Thailand. ASEAN adalah sebuah komunitas yang disebut dengan caring and sharing community, saling berbagi dan peduli,” paparnya.
 
Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa yang dilakukan Indonesia terkait krisis politik di Thailand?
Saat menghadiri KTT ASEAN di Myanmar, Indonesia mendorong adanya penyelesaian politik yang baik. Apalagi saat ini ASEAN sudah memiliki piagam baru, New ASEAN Chapter. Dalam piagam tersebut disebutkan setiap anggota ASEAN wajib menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Artinya, sikap Indonesia sejalan dengan komitmen ASEAN. Sebelum ada statement resmi dari ASEAN, Indonesia telah menyampaikan agar pihak militer tetap menjalin kerja sama dengan elemen lain agar ada solusi damai, demokratis, dan membawa manfaat bagi rakyat Thailand. Tindakan-tindakan inskonstitusional tidak sejalan dengan semangat kerja sama ASEAN.
 
Indonesia mendukung pemerintahan Thailand sekarang ini?
Secara politik, pemerintahan Thailand yang ada sekarang tak berjalan efektif. Yang terjadi saat ini, kendali pemerintahan berada di tangan militer. Dari posisi prinsip, Presiden sudah menyampaikan dengan jelas. Bahkan beliau (Presiden) mengirim Menteri Luar Negeri untuk menjajaki kesepakan bersama di ASEAN.

Dari sisi lain, Indonesia juga mengimbau agar proses politik di Thailand cepat mengkristal. Sebagai negara tetangga, kita tidak ingin instabilitas berkelanjutan di Thailand memberi dampak dalam kerja sama ASEAN.
 
Apakah krisis politik Thailand sudah memberi dampak kepada Indonesia?
Interaksi ekonomi kita dengan Thailand cukup maju. Namun, yang perlu dipahami, kita khawatir krisis politik di Thailand dipandang sebagai instabilitas politik yang luas.

Sebab, banyak negara atau masyarakat di belahan dunia lain yang tidak bisa membedakan antara kondisidi Thailand dengan kawasan Asian Tenggara.

Jadi, jangan sampai timbul satu persepsi kalau kawasan kita bukan kawasan yang stabil, rentan pengambil alihan kekuasaan secara inkonstitusional. Jika ini terjadi, akan merugikan kepentingan Indonesia.
 
Apa ada WNI di Thailand yang menjadi korban?
Sepengetahuan saya tidak ada. WNI kita di Thailand mentaati imbauan KBRI.

Perkembangan situasi politik Thailand terus di-up date dan masyarakat dapt mengetahui secara langsung. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya