Berita

Politik

Janji Jokowi Selesaikan Lapindo Diragukan

KAMIS, 29 MEI 2014 | 22:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kemampuan Jokowi menyelesaikan kasus lumpur Lapindo dipertanyakan dan diragukan Twips. Belum teratasinya banjir di Jakarta setelah hampir dua tahun jadi gubernur menjadi bahan keraguan atas janji Jokowi.

Janji menyelesaikan kasus lumpur Lapindo disampaikan Jokowi saat menghadiri acara peringatan delapan tahun tragedi lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini (Kamis, 29/5).

Komitmen ini menjadi salah satu poin kontrak politik yang ditandatangani Jokowi dengan korban lumpur. Isi kontrak politik yang lainnya yakni memberi jaminan bagi warga miskin untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan jaminan pekerjaan.


"Dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara lupakan rakyat," kata Jokowi di hadapan korban lumpur Lapindo.

Bagi Boris Muda Harahap, sikap Jokowi terhadap korban lumpur Lapindo hanya untuk pencitraan. "Peduli ketika Nyapres doang!" kata dia dalam @BorisMuda.  

Akun @YudhiHiro tak yakin Jokowi benar-benar akan menjalankan janjinya setelah nanti jadi presiden. Dia juga mengajak tak percaya dengan janji Jokowi.

"Tukang boong di percaya ,jkt aj gk slesai," @YudhiHiro.

Pemilik akun @m_singgih10, M Singgih Adi P, meragukan Jokowi bisa mengatasi masalah Lapindo. Dia membandingkan dengan janji Jokowi mengatasi banjir dan macet di Jakarta. Saat kampanye Pilgub hampir dua tahun lalu, Jokowi katakan gampang mengatasi banjir dan macet di ibukota.

"Yakin bisa kerja 5thn? Biasanya 2thn udh loncat," tulis @nurmanfaller. [dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya