Berita

Bung Karno/net

Apakah Waktu Jual Indosat Mega Juga Bertanya pada Arwah Bung Karno

RABU, 28 MEI 2014 | 22:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum PDI Perjuangan diminta agar berhati-hati dan berpikir berkali-kali sebelum mengeluarkan pernyataan politik yang bisa jadi sensitif. Misalnya soal pengakuannya berkomunikasi dengan arwah Bung Karno sebelum memberi mandat kepada Joko Widodo untuk dicalonkan sebagai presiden dari partai banteng itu.

Pernyataan Mega soal komunikasinya dengan arwah Bung Karno itu disampaikan saat bicara Di Rakernas II Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, kemarin (Selasa, 27/5). Dan jadi pembicaraan hangat hingga malam ini.

Mega mengatakan, dirinya bertanya bagaimana pendapat Bung Karno tentang "Si Kerempeng". Yang dimaksud Mega dengan "Si Kerempeng" adalah Jokowi.


"Dia (Jokowi) itu tahan banting," demikian kata Mega jawaban arwah Bung Karno.

Antara lain yang mengecam pernyataan Mega itu adalah kelompok yang menamakan diri Poros Indonesia Kebangsaan. Dalam pesan yang disebar secara viral kelompok ini meminta Mega tidak menjual nama besar Bung Karno.

"Astagafirullah, sadarlah Ibu Mega. Jangan kau jual nama besar Bung Karno hanya utk kepentingan politikmu. Bung Karno memang bapak biologismu, tapi kamu yang pasti bukan anak ideologisnya," tulis PIK.

Kelompok ini balik bertanya, apakah langkah Mega ketika berkuasa menjual Indosat, atau aset-aset negara yang dikelola BPPN dengan murah ke pihak asing adalah juga atas restu Bung Karno.

Bagaimana dengan penjualan tanker VLCC milik Pertamina dan ladang gas Tangguh yang dijual dengan murah. Atau, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Apakah itu semua atas restu arwah Bung Karno juga, tanya mereka sinikal. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya