Berita

jenderal moeldoko/net

Pertahanan

KRISIS THAILAND

Jenderal Moeldoko Bicara Tradisi Kudeta dan Ruang Sempit TNI

RABU, 28 MEI 2014 | 16:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Militer resmi mengambil alih kendali atas pemerintahan Thailand pada Kamis (22/5). Dinamika politik dan kudeta militer itu menjadi perhatian dunia, termasuk rakyat Indonesia.

Setelah mengambil alih pemerintahan, militer Thailand membentuk Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban. Pihak militer mengatakan, kudeta yang mereka lakukan untuk menghentikan ketegangan di antara politisi sipil sejak tahun 2006 lalu.

Terkait hal itu, sebagian pihak mencermati bahwa instabilitas seperti yang terjadi di Thailand itu bisa saja terjadi di Indonesia yang sedang dilanda demam politik. Instabilitas atau kekacauan bisa terjadi jelang atau sesudah Pilpres 2014. Mungkinkah militer atau Tentara Nasional Indonesia mengambil langkah serupa?

Saat tanya jawab dengan wartawan di Media Center Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengutarakan pandangannya terkait situasi krisis di negeri Gajah Putih. Secara tegas dia menyatakan TNI tidak mengenal tradisi kudeta.

"TNI secara tradisi tidak kenal kudeta, tapi saya harus berani katakan antara stabilitas dan demokrasi berada di ruang yang sangat sempit," tegas Moeldoko, Rabu (28/5).

Seolah ada dilema di sana. Bila negara kendor dalam menjaga stabilitas maka akan terjadi kekacauan atau anarkisme. Bila demokrasi dibiarkan begitu lepas, bukan tak mungkin rakyat akan jadi korban dan menderita. Namun dia juga menegaskan tidak boleh terjadi pengekangan terhadap kebabasan berdemokrasi dengan dalih stabilitas negara.

"Nah, TNI harus tahu bagaimana bermain di ruang sempit itu. Tapi saya berharap juga demokrasi kita ini bukan di masa transisi terus. Jadi, kapan kita menuju demokrasi yang matang?" tegasnya. [ald]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

UPDATE

Speedboat yang Ditumpangi Cagub Malut Benny laos Meledak Saat Isi Bahan Bakar

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 19:41

Direktur Erapol: Kementerian Bertambah, DPR Tak Perlu Tambah Komisi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 19:19

Harga Minyak Goreng di Atas HET, Mendag Terindikasi Lakukan Maladministrasi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 19:06

CIP Gandeng Muda Mau Berkarya Promosi Kota Cilegon dalam Event Fotografi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 18:45

Lawan Ancaman KPUD Jakarta, Orang Muda Kampanye Coblos Semua Paslon

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 18:27

Daripada Rusak dan Mubazir, Lebih Baik Rumah Dinas DPR Diserahkan ke Rakyat

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 17:41

Ratusan Peserta Antusias Ikuti IDSTB Conference 2024

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 17:21

Tim Cooling System Ditlantas Polda Riau Edukasi Pengendara di Pekanbaru

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 17:13

Parpol Pendukung Prabowo Harus Satu Suara Rumdin Anggota DPR jadi Dana Tunjangan

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:55

Pertanda Tidak Baik Saat Cakada Petahana Punya Elektabilitas Rendah

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:45

Selengkapnya