Kasus Tanjung Datuk, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, membangkitkan kembali ketegangan Indonesia-Malaysia.
Terkait hal itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menerangkan bahwa pihak Indonesia dan Malaysia telah melakukan pertemuan terkait pembangunan mercusuar oleh Malaysia di daerah Tanjung Datuk.
Dijelaskan Moeldoko, sejauh ini ada tiga kesepakatan yang dihasilkan. Pertama, kedua pihak menyepakati tidak ada lagi pembangunan mercusuar. Kedua, tidak ada lagi tindakan apapun dari dua pihak yang bisa memperkeruh situasi.
"Ketiga, dari dua pihak akan melakukan verifikasi ulang atau
joint verification batas wilayah karena terdapat perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia. Ini dilakukan bulan depan," terang Panglima.
Menurut Panglima, pihaknya pun sudah melakukan rapat bersama pemerintah daerah setempat, Gubernur Kalimantan Barat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan pihak kementerian luar negeri.
"Ada keluhan dari Bupati Sambas, sering sekali nelayan kita diusir pihak Malaysia. Itu terjadi karena kita sendiri tidak ada kepastian soal perbatasan," tegasnya.
Juga, ada keluhan dari masyarakat setempat soal akses telekomunikasi yang masih amat sulit.
"Dalam kondisi seperti itu, Panglima TNI akan memberi pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Kita harus beri kepastian agar masyarakat tidak diganggu saat mencari nafkah. Tidak bisa lagi Malaysia seenaknya mengusir nelayan kita," kata Moeldoko.
Masyarakat setempat melalui pejabat daerah, lanjutnya, juga menginginkan ada instalasi instalasi militer di sana. Kalau bisa, pesawat jenis Hercules dan Boeing bisa mendarat di kawasan yang disengketakan itu.
"Sering muncul masalah karena di sana tidak ada basis militer," terangnya.
[ald]
