Pemilu presiden tidak lama lagi digelar. Siapapun capres yang terpilih diyakin akan sulit melakukan arah pembangunan untuk kesejahteraan rakyat seutuhnya sesuai ideologi yang mereka usung, Prabowo Subianto dengan ekonomi kerakyatannya, Jokowi dengan trisaktinya.
Begitu disampaikan aktivis 77/78, Syafril Sofyan, kepada redaksi (Selasa, 27/5). Penyebabnya, kata dia, cawapres pendamping Prabowo dan Jokowi "memuja" pasar bebas dan nepotisme terhadap kepentingan grup mereka.
Dikatakan Syafril, Jusuf Kalla yang merupakan pendamping Jokowi tidak memiliki komitmen terhadap ekonomi kerakyatan, dan tindakan menggenjot perekonomian yang dilakukannya cenderung berbau KKN.
Saat menjadi wapres SBY di periode pertama, Kalla terdepan membela neolib, diduga kuat menghapus hutang grupnya di Mandiri serta monopoli grup bisnisnya terhadap proyek-proyek besar, termasuk kasus pengadaan helikopter tanpa tender. Kuat disebut-sebut selain ada grup bisnisnya, JK disokong barisan pengusaha di bawah seorang pemimpin organisasi pengusaha besar yang sangat "pasar bebas oriented", serta mafia migas.
Sama halnya dengan kubu Jokowi, kata Syafril, kubu Prabowo Subianto juga sama. Memilih Hatta Rajasa sebagai cawapres mencerminkan model dan arah pembangunan Prabowo bakal neolib. Pemberitaan Hatta tidak bersih, terlibat dugaan korupsi pengadaan kereta hibah dari Jepang, sempat mencuat ke permukaan.
Dikabarkan juga, di belakang Hatta ada rombongan cukong di bawah pengusaha besar yang menunggu jatah proyek yang salah satunya jembatan Selat Sunda. Sama seperti Kalla, Hatta juga dikabarkan dikuasai mafia migas dan konglomerat hitam.
Syafril yang juga aktivis Rumah Perubahan 2.0 ini mengingatkan ada harapan Prabowo dan Jokowi bisa menjalankan pembangunan sesuai arah ideologi yang diusung. Harapan itu bisa terwujud jika dibuat sistim pembatasan pengaruh wapres dengan segala kepentingan politiknya, dengan membentuk tim kabinet yang kuat, profesional serta hak presiden menentukan pembantunya demi kepentingan rakyat. Kabinet yang dibentuk juga harus bebas dari pengaruh uang dan nepotisme serta pengaruh
like and dislike.
"Diharapkan cara ini dapat mengatasi para "pencopet" lihai, karena pada pemerintahan sebelumnya penentuan anggota kabinet dilakukan dengan bagi-bagi kursi antar partai politik, sebagian kecil untuk para profesional, dan sebagian lagi dilelang untuk kepentingan dana kampanye. Jika cara-cara lama masih dilakukan, sangat sulit mengharapkan Indonesia akan berubah siapapun presidennya. Macan Asia cuma akan jadi slogan, kesenjangan ekonomi rakyat tetap jauh tidak beringsut, 80 persen rakyat tetap tidak berkemampuan hidup sejahtera," demikian Syafril.
[dem]
