Berita

ilustrasi/net

PILPRES 2014

Korban Penculikan 1998: Capres Harus Rapikan Tim Sukses

SENIN, 26 MEI 2014 | 08:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan aktivis mahasiswa yang pernah menjadi korban penculikan 1998 meminta agar pasangan capres-cawapres yang sedang bertarung di arena Pilpres 2014 tidak memanfaatkan isu penculikan.

Andi Arief kini adalah salah seorang Staf Khusus Presiden. Pada masa-masa menjelang dan awal reformasi ia adalah Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan pimpinan perjuangan politik bawah tanah di era 1996-1998.

Andi Arief diambil para penculik saat ia berada di rumahnya di Lampung tahun 1998.


"Pihak PDI Perjuangan beserta duet Jokowi-JK harus menertibkan dan menghentikan penggunaan isu ini sebagai jalan menuju kekuasaan. Kami punya pengalaman pahit yang menyakitkan bagi keluarga dan kawan-kawan kami yang pada waktu itu berjuang dalam tekanan dan memilih berjuang di bawah tanah," kata Andi Arief dalam pesannya yang diterima redaksi malam ini (MInggu, 25/5).

Ia juga meminta koalisi Gerindra dan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa tidak menggunakan momentum ini sebagai upaya membela diri yang bisa menambah rasa sakit kalangan kativis korban penculikan dan keluarga korban.

Andi Arief juga punya pesan khusus untuk mantan Kepala Staf Kostrad 1998 Mayjen (purn) Kivlan Zein. Kata Andi Arief, Kivlan Zein harus menghentikan segala bualan mengenai peristiwa penculikan. Beberapa waktu lalu Kivlan Zein mengatakan dirinya mengetahui dimana aktivis yang diculik tahun 1998 dan sampai kini belum kembali.

"Sebagai pimpinan di masa itu kami menyatakan Kivlan Zen untuk kesekian kalinya melakukan pembohonggan publik," kata Andi Arief.

Pada bagian lain, Andi Arief mengatakan bahwa kasus penculikan 1998 belum selesai. Tetapi ia menolak mempolitisasi kasus ini. Andi Arief yakin, penyelesaian lewat cara mempolitisasi bukan penyelesaian yang tepat dan akan lapuk di makan waktu dua bulan saja. Dia yakin pemerintahan baru yang terpilih nanti dapat menyelesaikan kasus penculikan ini dalam 100 hari pertama bila memiliki komitmen kemanusiaan.

"Saya tahu bahwa proses state responsibility penyelesaian semua kejahatan HAM masa lalu  ini sedang berjalan di pemerintahan ini," demikian Andi Arief. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya