Berita

joko widodo/net

Ternyata JK Tak Mau Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi

MINGGU, 25 MEI 2014 | 17:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya mengapa Jusuf Kalla mau turun gunung mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Seribusatu dugaan berseliweran, dari yang berbau politik, hingga yang berbau bisnis.

Jawaban atas pertanyaan itu agaknya dapat diraba dari sebuah video berdurasi 3 menit 52 detik yang beredar dan kembali diunggah di YouTube baru-baru ini.

Di dalam video yang disebutkan milik salah satu media ekonomi di Indonesia, JK mengatakan dirinya keberatan bila usia dijadikan indikator utama. Seharusnya, sebut JK, track record menjadi alat ukur dalam menilai apakah seseorang memiliki kemampuan memimpin atau tidak. Apalagi memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia.


"Jangan presiden dipilih dengan pikiran uji coba, dengan pikiran dengan umur. Harus dengan kemampuan yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Kalau sekadar umur berbahaya," katanya lagi.

Track record, sebut JK lebih lanjut, lebih penting dari sekadar umur.

Selain umur, yang tidak boleh begitu saja dijadikan ukuran dalam menilai pemimpin adalah popularitas. Pada bagian inilah ia mulai menyinggung soal Jokowi.

"Jangan tiba-tiba karena dia (Jokowi) terkenal di Jakarta dicalonkan jadi presiden. Bisa hancur negeri ini," jelasnya.

JK mengingatkan, bahwa dirinyalah yang mengusulkan agar Jokowi menjadi presiden. Menurut JK, Jokowi memiliki catatan yang bagus selama memimpin Solo, dan JK ingin agar Jokowi naik kelas lebih tinggi lagi yakni menjadi Gubernur Jakarta.

Jadi, demikian JK, biarlah sekarang Jokowi mengurus Jakarta dulu.

"Itu kan masalah popularitas, belum membuktikan dia (Jokowi) mampu mengurus Jakarta. Biarlah dia mengurus DKI. Jangan dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti kacau negeri ini," demikian JK.

Video itu dibuat sebelum pada akhirnya JK menyerah pada keadaan dan bersedia menjadi cawapres. Sekarang, apakah JK masih memiliki cara pandang yang sama terhadap Jokowi? [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya