Berita

joko widodo/net

Ternyata JK Tak Mau Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi

MINGGU, 25 MEI 2014 | 17:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya mengapa Jusuf Kalla mau turun gunung mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Seribusatu dugaan berseliweran, dari yang berbau politik, hingga yang berbau bisnis.

Jawaban atas pertanyaan itu agaknya dapat diraba dari sebuah video berdurasi 3 menit 52 detik yang beredar dan kembali diunggah di YouTube baru-baru ini.

Di dalam video yang disebutkan milik salah satu media ekonomi di Indonesia, JK mengatakan dirinya keberatan bila usia dijadikan indikator utama. Seharusnya, sebut JK, track record menjadi alat ukur dalam menilai apakah seseorang memiliki kemampuan memimpin atau tidak. Apalagi memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia.


"Jangan presiden dipilih dengan pikiran uji coba, dengan pikiran dengan umur. Harus dengan kemampuan yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Kalau sekadar umur berbahaya," katanya lagi.

Track record, sebut JK lebih lanjut, lebih penting dari sekadar umur.

Selain umur, yang tidak boleh begitu saja dijadikan ukuran dalam menilai pemimpin adalah popularitas. Pada bagian inilah ia mulai menyinggung soal Jokowi.

"Jangan tiba-tiba karena dia (Jokowi) terkenal di Jakarta dicalonkan jadi presiden. Bisa hancur negeri ini," jelasnya.

JK mengingatkan, bahwa dirinyalah yang mengusulkan agar Jokowi menjadi presiden. Menurut JK, Jokowi memiliki catatan yang bagus selama memimpin Solo, dan JK ingin agar Jokowi naik kelas lebih tinggi lagi yakni menjadi Gubernur Jakarta.

Jadi, demikian JK, biarlah sekarang Jokowi mengurus Jakarta dulu.

"Itu kan masalah popularitas, belum membuktikan dia (Jokowi) mampu mengurus Jakarta. Biarlah dia mengurus DKI. Jangan dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti kacau negeri ini," demikian JK.

Video itu dibuat sebelum pada akhirnya JK menyerah pada keadaan dan bersedia menjadi cawapres. Sekarang, apakah JK masih memiliki cara pandang yang sama terhadap Jokowi? [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya