Berita

ilustrasi demo bbm/net

Hukum

Tragedi Unas Berdarah Belum Tuntas

SABTU, 24 MEI 2014 | 01:04 WIB | LAPORAN:

Puluhan Mahasiswa Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Jumat malam (23/5) tadi menggelar unjuk rasa menuntut penuntasan Tragedi Unas Berdarah.

Aktivis Front Nasional, Ponco menyatakan, insiden penyerbuan kampus Unas oleh aparat kepolisian sudah berlalu selama enam tahun. Namun, hingga kini belum terungkap siapa pelaku dan dalang yang harus bertanggungjawab.

Berawal dari aksi demonstrasi mahasiswa menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2008 lalu. Pihak kepolisian membubarkan pengunjuk rasa dengan tindakan represif yakni menyerbu ke dalam kampus Unas dan melakukan pengrusakan sejumlah properti.


Akibatnya, puluhan mahasiswa menjadi korban, luka ringan, luka berat, bahkan satu orang Maftuh Fauzi meninggal dunia.

"Bolehlah enam tahun berlalu dan mereka berusaha melupakan kasus ini, tapi kita tak pernah lupa dan akan selalu menuntut kebenaran. Bila kata petinggi kampus  kasus tragedi Unas telah tuntas, tuntas dalam arti apa," kata Ponco.

Dia juga mempertanyakan tanggung jawab pihak kepolisian atas kerugian yang terjadi sampai dengan pemulihan nama baik para korban.

Menurut Ponco, hal ini makin membuktikan  tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk menangkap dan mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kampus Unas.

"Tragedi kemanusiaan terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi mereka yang tahu kebenaran memilih untuk berdiam diri," tegasnya. [why]

Puluhan Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, malam ini menggelar aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian tuntas Kasus Mei Tragedi Unas Berdarah, Jum'at (23/05/2014) .

Dalam peryataannya, Ponco aktivis Front Nasional menyatakan, Enam tahun sudah tragedi berdarah dikampus universitas nasional (UNAS) berlalu. Namun, sampai saat ini belum terungkap siapa pelaku pelanggaran HAM yg terjadi di kampus UNAS.

Berawal dari aksi demonstrasi mahasiswa UNAS menolak kebijakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada saat rezim Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla yang tidak pro terhadap rakyat, dalam aksi tersebut polisi melakukan tindakan represif dan penyerbuan kedalam kampus.

Puluhan mahasiswa menjadi korban, luka ringan, luka berat, bahkan sampai seorang mahasiswa UNAS meninggal dunia (Maftuh Fauzi). Keberingasan polisi terlihat nyata, pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terjadi. Polisi terlihat membabi buta memukul semua mahasiswa yang ada di depan mata, menembak gas air mata dan peluru karet, kaca kaca di pecahkan, motor diterbalikan, mobil dirusak, ruang ruangan di obrak abrik.

"Bolehlah enam tahun berlalu dan mereka berusaha melupakan kasus ini, tapi kita tak akan pernah lupa dan akan selalu menuntut kebenaran. Bila kata petinggi kampus  kasus tragedi UNAS telah tuntas, tuntas dalam arti apa?," Tanya Ponco.

Dia juga mempertanyakan, apakah pihak kepolisian bertanggung jawab atas segala kerugian yang ada sampai dengan pemulihan nama baik? Apakah pihak petinggi kampus benar-benar lepas tangan atas tragedi tersebut?.

Ini makin membuktikan,  tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk berani menangkap dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM dikampus UNAS.

“Tragedi kemanusiaan terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi mereka yg tahu kebenaran memilih untuk berdiam diri,Usut Tuntas Tragedi UNAS" Pungkas nya.

- See more at: http://utama.seruu.com/read/2014/05/23/214908/tragedi-unas-berdarah-hari-ini-6-tahun-lalu#sthash.cWF0nKiY.dpuf

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya