Berita

reuters

Global

Redam Krisis, Militer Resmi Ambil Alih Kekuasaan di Thailand

JUMAT, 23 MEI 2014 | 10:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Militer resmi mengambil alih kendali atas pemerintahan Thailand pada Kamis (22/5).

Melalui pernyataan yang disiarkan melalui televisi, Panglima Angkatan Darat Bersenjata Thailand, Jenderal Prayuth Chan-Ocha menyebut pengambilalihan kekuasaan dilakukan demi memulihkan tertiban dan menerapkan reformasi publik.

Kudeta tak berdarah itu, seperi dikabarkan BBC, dilakukan setelah muncul pernyataan keadaan darurat menyusul krisis politik yang melanda negeri gajah putih itu sejak enem bulan terakhir.


Diketahui bahwa krisis politik yang terjadi di Thailand bermula dari unjuk rasa anti pemerintahan yang dipimpin oleh oposisi di Bangkok tahun lalu untuk menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur. Pengunjuk rasa menilai bahwa pemerintah Yingluck dikendalikan oleh kakaknya yang juga mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Thaksin diketahui mengasingkan diri ke luar negeri setelah digulingkan dari kekuasaanya pada tahun 2006 lalu.

Menanggapi unjuk rasa, Yingluck pada akhir tahun lalu memutuskan membubarkan parleman dan segera menggelar pemilu pada awal tahun ini. Namun upaya tersebut tidak berhasil memecahkan kebuntuan politik, terutama setelah pemilu diboikot oleh oposisi.

Kemudian pada awal Mei lalu, Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahakan Yingluck untuk mengundurkan diri setelah dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan kekuasaan dalam kasus pemindahan jabatan Sekretaris Janderal Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council (NSC) Thawil Pliensri pada tahun 2011 lalu.

Beberapa saat setelah militer menyatakan kudeta, menurut Kepala Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya di KBRI Bangkok Subandrio, seluruh stasiun televisi diblokir sehingga tidak ada siaran televisi. Sedangkan militer berjanji akan segera melansir infromasi lebih lanjut. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya