Berita

reuters

Dunia

Redam Krisis, Militer Resmi Ambil Alih Kekuasaan di Thailand

JUMAT, 23 MEI 2014 | 10:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Militer resmi mengambil alih kendali atas pemerintahan Thailand pada Kamis (22/5).

Melalui pernyataan yang disiarkan melalui televisi, Panglima Angkatan Darat Bersenjata Thailand, Jenderal Prayuth Chan-Ocha menyebut pengambilalihan kekuasaan dilakukan demi memulihkan tertiban dan menerapkan reformasi publik.

Kudeta tak berdarah itu, seperi dikabarkan BBC, dilakukan setelah muncul pernyataan keadaan darurat menyusul krisis politik yang melanda negeri gajah putih itu sejak enem bulan terakhir.


Diketahui bahwa krisis politik yang terjadi di Thailand bermula dari unjuk rasa anti pemerintahan yang dipimpin oleh oposisi di Bangkok tahun lalu untuk menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur. Pengunjuk rasa menilai bahwa pemerintah Yingluck dikendalikan oleh kakaknya yang juga mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Thaksin diketahui mengasingkan diri ke luar negeri setelah digulingkan dari kekuasaanya pada tahun 2006 lalu.

Menanggapi unjuk rasa, Yingluck pada akhir tahun lalu memutuskan membubarkan parleman dan segera menggelar pemilu pada awal tahun ini. Namun upaya tersebut tidak berhasil memecahkan kebuntuan politik, terutama setelah pemilu diboikot oleh oposisi.

Kemudian pada awal Mei lalu, Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahakan Yingluck untuk mengundurkan diri setelah dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan kekuasaan dalam kasus pemindahan jabatan Sekretaris Janderal Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council (NSC) Thawil Pliensri pada tahun 2011 lalu.

Beberapa saat setelah militer menyatakan kudeta, menurut Kepala Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya di KBRI Bangkok Subandrio, seluruh stasiun televisi diblokir sehingga tidak ada siaran televisi. Sedangkan militer berjanji akan segera melansir infromasi lebih lanjut. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya