Berita

jokowi-jk

Hendri Satrio: Lucu, Kan Sebelumnya JK Bilang Jokowi Belum Saatnya Jadi Presiden

RABU, 21 MEI 2014 | 16:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla semestinya konsisten dengan apa yang sampaikan sebelumnya.Bahwa Gubernur DKI Joko Widodo belum pantas untuk memimpin Indonesia karena belum berhasil memimpin Jakarta.

"JK ini lucu. Dia bilang (Jokowi) belum saatnya menjadi presiden. Tapi akhirnya (JK) mendukung, bahkan menjadi cawapres," jelas pengamat komunikasi politik Hendri Satrio kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 21/5).

Karena itu pula, menurut Hendri, dugaan banyak kalangan akan ada dua matahari kembar, bahkan JK lebih mendominasi pemerintahan mendatang kalau keduanya menang pada Pilpres 2014 semakin kuat. Sebab, JK sudah menyiratkan dia yang lebih paham persoalan. "Selain itu juga, begitu JK ditetapkan sebagai cawapres, itu sandera pertama kepada Jokowi," imbuh dosen Universitas Paramadina ini.


Sebab, Jokowi sejak awal, ungkap Hendri, ingin cawapres yang mendampinginya adalah tokoh muda. Bahkan, Jokowi sudah memberi sinyal inisial A, yang menurut Hendri setidaknya merujuk pada tiga nama, Abraham Samad, Agus Martowardoyo, dan Anies Baswedan.

"Kalau PDIP mendukung 100 persen, mestinya (cawapres) diserahkan ke Jokowi. Berarti PDIP setengah hati mendukung Jokowi. Kasihan Jokowi ditekan dua orang senior, Megawati dan JK. Sebagai petugas partai, akhirnya dia menerima tugas partai," tandasnya.

Pada pertengahan Maret tahun lalu kepada sebuah media, JK mengingatkan Jokowi jangan dulu berpikir untuk  jadi presiden. Karena masih banyak persoalan yang harus diatasi. "Macet masih macet, banjir masih banjir, kumuh masih. Belum ada buktinya sukses," tegasnya JK.

Jika berhasil menjadi memimpin Ibukota, pada waktunya Jokowi akan dipercaya masyarakat untuk jadi presiden. "Saya yang mengajak Jokowi ke Jakarta. Saya punya harapan pada dia. Kalau dia terlalu cepat bergeser banyak orang yang kecewa, nanti orang menyalahkan saya," jelas JK.[zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya