Berita

ilustrasi/net

Global

Dampak Uji Coba Nuklir Bisa Berbalik ke Korea Utara

SELASA, 20 MEI 2014 | 13:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Utara dapat memukul telak negara serumpun, Korea Selatan dan memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat bila melancarkan uji coba nuklir keempat dalam waktu dekat ini.

Pasalnya negeri gingseng masih dalam suasana berduka akibat tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol. Selain itu, uji coba nuklir juga dapat mematahkan visi "One Korea" yang kerap digaungkan oleh Korea Selatan.

Begitu kata koresponden Korea Focus di Washington, Park Hyun dalam tulisannya awal Mei lalu.


Park menyebut bahwa Korea Utara telah mengindikasikan keinginannya untuk kembali melakukan uji coba nuklir. Hal itu terlihat dari adanya percepatan operasi di situs Punggye-ri, Kilju, Provinsi Hamgyong Utara. Situs tersebut merupakan lokasi dilakukannya tiga uji coba nuklir terdahulu, tepatnya pada tahun 2006, 2009, dan 2013.

Terkait hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat, Park menjelaskan bahwa uji coba nuklir justru akan semakin merentangkan jarak kedua negara untuk menormalisasi hubungan bilateral sekaligus menutup peluang dialog di sisa masa jabatan Presiden Barack Obama.

Padahal, pada Juni tahun lalu Pyongyang sendiri yang secara resmi mengusulkan dibukanya kembali dialog bilateral tingkat tinggi dengan Washington. Namun usulan tersebut berkembang dengan alot.

"Kepemimpinan Korea Utara mungkin meyakini bahwa memiliki kemampuan nuklir yang kuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup," beber Park.

Padahal, lanjutnya, terdapat cukup alasan untuk membuka kembali dialog antara Pyongyang dan Washington. Terlebih kebijakan luar negeri yang diterapkan Obama memungkinkan hal itu terjadi.

"Tidak seperti pendahulunya, George W. Bush, Presiden Obama tidak menggunakan opsi militer dalam sengketa yang terjadi di Suriah dan Ukraina. Dalam berurusan dengan isu nuklir Iran, Obama juga membuat upaya diplomatik," ujarnya.

Di dalam pemerintahan Obama sendiri, sambung Park, ada suara-suara yang berkembang untuk memulihkan hubungan dengan Korea Utara. Namun, suara-suara tersebut akan meredup bila Korea Utara melancarkan kembali uji coba nuklir.

"Bila Korea Utara berpikir bahwa uji coba nuklir akan membawa Amerika Serikat ke meja perundingan, (maka) itu adalah penilaian yang gagal," jelasnya.

Lebih lanjut Park menyebut bahwa Korea utara seharusnya bertanya pada diri sendiri apakah telah melakukan upaya yang diperlukan untuk melanjutkan kembali dialog dengan Amerika Serikat. Sedangkan pakar di Amerika Serikat sendiri, menurut Park, tidak menanggapi usulan dialog dari Korea Utara.

Pasalnya rezim Kim Jong-un kepalang dinilai tidak dapat dipercaya, merujuk pada sejumlah kejadian sebelumnya. Seperti pada Februari 2012 silam ketika Korea Utara mengancam untuk melancarkan serangan nuklir ke daratan Amerika Serikat. Padahal saat itu keduanya tengah berada dalam satu forum bersama yakni Six Party Talks untuk penyelesaian damai nuklir Korea Utara.

Karena itu, jelas Park, bila Korea Utara memiliki inisiatif untuk membuka kembali dialog damai, maka sikap pemimpin tertingginya harus mencerminkan hal itu. Satu-satunya cara Korea Utara untuk mematahkan ketidakpercayaan stategis internasional adalah menunjukkan inisiatifnya melalui kata-kata, tindakan, maupun gebrakan personal dari pemimpin tertingginya, dalam hal ini adalah Kim Jong-un.

"Dalam situasi serupa, pemimpin tertinggi Iran (Hassan Rouhani) secara personal membuat usulan dan mengunjungi PBB untuk menyelesaikan masalah nuklir mereka," kata Park memberi contoh kasus serupa.

Dengan demikian, jelas Park, langkah awal yang harus dilakukan Korea Utara untuk memuluskan jalan bagi dibukanya kembali dialog bilateral adalah dengan melepaskan sejumlah warga Amerika Serikat yang ditahan di negara tersebut.

Langkah berikutnya adalah menghentikan uji coba nuklir.

"Jika Korea Utara berhasil mengambil tindakan dan mempertahankan sikap yang konsisten, kesempatan pasti akan datang untuk melakukan dialog dengan Washington," tandasnya. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya