Pemerintahan Jokowi Efektif Bila Wapresnya Bukan dari Partai

. Untuk memperkuat sistem presidensial dan efektifitas jalannya pemerintahan ke depan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diharapkan memilih calon wakil presiden dari kalangan non-partai.

"Sebab harmonisasi dan efektifitas kebijakan hanya akan terwujud bila kepentingan kelompok bisa diminimalisir," kata Koordinator Nasional PDI Perjuangan Projo, Budi Arie Setiadi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 15/5).

Berdasarkan pengalaman sejak reformasi 1998, kata Budi, pasangan presiden dan wapres merupakan pesaing politik; Gus Dur-Mega (PKB-PDIP), Mega-Hamzah (PDI P-PPP) dan SBY-JK (Demokrat- Golkar). Pasangan ini pun pada akhir jabatannya saling bersaing. Dan hanya di era 2009 SBY-Budiono, yang tidak ada persaingan politik politik di antara keduanya.

Projo, ungkap Budi, mendukung pernyataan Megawati agar mewaspadai perilaku partai politik tertentu yang ingin menyalip di tikungan menjelang penentuan wapres untuk Jokowi. Dan publik sudah tahu pihak mana  yang dimaksud Megawati.

Masih kata Budi, Projo pun yakin Megawati dan Jokowi akan menentukan yang terbaik dan bijaksana demi  kepentingan bangsa dan negara. Sebab Pilpers 2014 adalah momentum strategis terwujudnya regenerasi kepemimpinan nasional.

"Saatnya angkatan baru menjadi pandu bagi ibu pertiwi," pungkas mantan aktivis UI 98 ini. [ysa]