Berita

ilustrasi/net

Pemerintah Harus Paksa ATPM Ikut Wujudkan Kelancaran Lalu Lintas

RABU, 14 MEI 2014 | 14:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hingga saat ini belum ada indikasi kemacetan akan sirna dari ruas-ruas jalan di sejumlah kota besar di Indonesia. Di beberapa kota, kemacetan malah semakin menggila ketika hujan turun.

"Kemacetan lalu lintas sudah menjadi menu tetap sehari-hari bagi masyarakat, bahkan kemacetan sudah sampai pada tingkat mematikan aktivitas dan produktivitas serta kreatifitas masyarakat. di Jakarta, kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di Jakarta saat ini dalam kondisi gawat darurat," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, beberapa saat lalu (Rabu, 14/5).

Anehnya, kata Edison, pemerintah sebagai penyelenggara dan penanggungjawab lalu lintas dan angkutan jalan belum melakukan upaya yang maksimal untuk mengurai kemacetan. Pemerintah bahkan terkesan membiarkan kemacetan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.


Seharusnya, lanjut Edison, seluruh instansi terkait harus bersinergi secara komprehensif melakukan upaya untuk terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Dan untuk menciptakan itu dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan  juga tanggungjawab para produsen otomotif atau Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Dan saat ini, peran aktif ATPM yang merupakan bagian dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih sangat minim. Bahkan sejumlah ATPM tidak peduli dengan kondisi lalu lintas.

"Jika ada peluang keuntungan atau sudah mendapat restu dari pejabat pemerintah, barulah ATPM ikut berpartisipasi menjadi sponsor sebuah kegiatan. Sebagian besar ATPM bukan melihat tujuan dan manfaat kegiatan, tetapi lebih dulu menghitung apa dan berapa yang didapat," ujarnya, sambil mengatakan ATPM berkewajiban menggunakan dana  Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan seperti sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga terwujud Kamseltibcar lalu lintas.

"ITW mendesak pemerintah melakukan tindakan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat, dengan memaksa perusahaan ATPM menggunakan CSR nya untuk mewujudkan Kamseltibcar Lalu Lintas. Sebab CSR bukan sedekah tetapi kewajiban (sesuai dengan kemampuan) sebuah perusahaan yang diatur UU," demikian Edison. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya