Berita

jokowi-jk/net

Politik

PILPRES 2014

Koalisi Kerempeng Jokowi, Cocok Gandeng JK

SENIN, 12 MEI 2014 | 21:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Koalisi kerempeng calon presiden Jokowi dengan dukungan tiga parpol, PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKB dinilai lebih cocok menggandeng Jusuf Kalla sebagai cawapres. Pasalnya, koalisi kerempeng  itu harus diperkuat oleh figur yang berpengalaman, mandiri dan independen sebagai seorang praktisi ekonomi sebagaimana dimiliki JK.

"Jokowi dan PDIP sudah tegas menolak koalisi tambun, tapi lebih cocok dengan koalisi kerempeng. Karena itu, figur yang pas ditempatkan sebagai cawapresnya adalah JK," kata pengamat politik LIPI Arbi Sanit di Jakarta, Senin (12/5).

Menurut dia, dengan menempatkan JK sebagai cawapres, bisa memberikan keuntungan tersendiri dalam dukungan menciptakan kemandirian di bidang ekonomi bagi pemerintahan Jokowi mendatang. Apalagi, masalah mendatang lebih banyak diwarnai persoalan ekonomi.


Di bagian lain, Arbi Sanit mengaku munculnya nama Abraham Samad sebagai cawapres Joko Widodo di menit-menit akhir agak aneh. Apalagi dia melihat secara kualifikasi, figur Abraham jauh dari kualitas yang didambakan sebagai seorang cawapres yang menopang kerja Jokowi di pemerintahan.

"Memang Abraham Samad sudah muncul sebagai figur alternatif bersama JK (Jusuf Kalla), RR (Ryamizard Ryacudu) dan Mahfud MD. Cuma masalahnya apakah memang Samad memenuhi kualifikasi cawapres. Itu yang jadi persoalan," katanya.

Bagi Arbi Sanit, kualifikasi cawapres yang ideal untuk mendampingi Joko Widodo harus menutupi kelemahan Jokowi. karenanya dia menilai figur cawapres Jokowi harus bisa menguasai tiga hal, yakni bermain di kalangan elit di tingkat nasional, di kalangan internasional dan mengelola ekonomi makro.

"Apa tahunya Samad soal itu. Kalau dia tidak membawa tambahan kapabilitas, dapat tiket gratis saja tanpa bekerja apa-apa buat modal," terangya.

Karenanya dia menilai aneh dengan kemunculan nama Abraham samad. Selain secara figur kualitas cawapres masih jauh. Apalagi tugas Abraham di KPK masih jauh lebih penting dari sekedar cawapres. "Memang wapres tugasnya cuma berantas korupsi. Itu tidak ada di konstitusi, itu level menteri saja," tegasnya.

Meski terbilang aneh, Arbi mengaku tidak tahu apakah munculnya Abraham Samad merupakan keinginan dari orang-orang yang gelisah dengan kiprah Abraham di KPK sehingga berupaya mendorong Abraham masuk ke lingkaran pemerintah. Selain karena dia tidak tahu penggagasnya siapa, dia juga tidak tahu kepentingannya mendorong Abraham. [rus]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya