Berita

AS Hikam

AS Hikam: Dukungan PKB ke Jokowi Nyaris Tak Ada Gunanya

SENIN, 12 MEI 2014 | 11:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Kebangkitan Bangsa resmi berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden. Namun, dukungan PKB itu dinilai too little and too late. Karena dukungan dari Muhaimin Iskandar itu sudah terlalu lambat sehingga nyaris tak ada gunanya.

Pengamat politik senior AS Hikam mengungkapkan demikian karena PDIP dan Nasdem sudah cukup untuk mengusung Jokowi dan pasangannya. Sehingga momentum keikut sertaan PKB tidak berpengaruh secara prosedural.

Sementara dari sisi substantif, PDIP dan Jokowi tidak terlalu terikat dengan PKB soal sosok yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden. "Jokowi bisa memilih siapa saja karena restu partai tidak penting," jelas Hikam (Senin, 12/5).


Menurutnya, kalau PKB-Imin menyodorkan tokoh sekaliber Mahfud MD yang sangat kuat sebagai cawapres, juga sudah terlalu terlambat. Karena nama Mahfud baru muncul setelah Muhaimin tak laku dijual maupun ditawarkan untuk pasangan cawapres siapapun.

Hikam mengakui PKB pernah menyodorkan nama Rhoma Irama. Tapi itu hanyalah taktik untuk menyenang-nyebangkan dan menutupi kesan menyia-nyiakan sang Raja Dangdut yang akan berpotensi diprotes oleh para pengikutnya. "Padahal harapan RhI (Rhoma Irama), kendati secara realistis sulit diraih, dia diperjuangkan habis-habisan oleh PKB-Imin sebagai capres," tandasnya.

Keterlambatan keputusan PKB juga sangat merugikan Mahfud MD (MMD), tetapi menguntungkan Muhaimin Cs. Mahfud rugi karena dirinya harus berjuang sendirian, sehingga daya tawar beliau kurang kuat ketika harus melobi parpol-parpol besar. Imin beruntung karena posisi dirinya mengambang (floating).

Jika nanti Mahfud gagal jadi cawapres, menurutnya, Muhaimin tinggal bilang sudah memerjuangkan dengan mengusulkan nama Mahfud walaupun sangat terlambat. "Tetapi kalau berhasil akan mengkapitalisasi habis-habisan," tukasnya.

Mengapa PKB-Imin menggunakan taktik mulur itu?

"Bisa jadi karena Imin dkk khawatir akan potensi ancaman dari MMD jika beliau menjadi cawapres. Independensi MMD dan ketegasan beliau tak akan menguntungkan secara politik bagi PKB Imin ke depan. Taktik mengulur waktu untuk dua tujuan: pertama agar secara formal MMD dan pendukungnya dalam PKB-Imin tersalurkan aspirasinya. Kedua, MMD tidak akan terlalu kuat posisi tawarnya jika berhadapan dengan JK yang sejak awal didukung Nasdem, atau Ryamizard Ryacudu (RR) yang sangat dekat dengan Mbak Mega," beber Hikam.

Namun, Hikam mengingatkan, analisisnya tersebut tentu tak berlaku jika pada detik-detik terakhir nanti PDIP memutuskan memilih Mahfud sebagai cawapres Jokowi. Namun sampai pemberitaan media kemarin, tentang kandidat cawapres Jokowi cenderung menunjukkan bahwa JK dan RR lebih ungggul ketimbang MMD. Bahkan ketika nama Abraham Samad (AS) juga diorbitkan, tampaknya mulai menggeser nama Mahfud.

"Walhasil, bagi MMD keputusan PKB-Imin untuk bergabung dengan PDIP dan menyodorkan nama beliau sebagai cawapres merupakan sebuah upaya yang bukan saja terlalu lambat, tetapi juga terlalu kecil," pungkas Hikam. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya