Berita

foto/net

Politik

Jokowi Balik Dituding Bikin Pencitraan Dianiaya Lewat Kampanye R.I.P

MINGGU, 11 MEI 2014 | 18:09 WIB | LAPORAN:

Kubu pendukung Prabowo Subianto balik menuding tim capres dari PDI Perjuangan yang mendesain sendiri kampanye hitam bertuliskan 'R.I.P Jokowi' lengkap dengan fotonya di sosial media seperti disebar lewat Facebook dan Twitter, beberapa waktu lalu, untuk memberi kesan dizalimi dalam ajang Pilpres 2014.

"Bisa ditafsirkan dilakukan oleh tim sukses Jokowi sendiri. Ini bukan tanpa dasar. Karena sejak awal sudah terbentuk desain dari tim Jokowi supaya dikesankan teraniaya, seolah diserang. Makanya sampai keluar istilah 'aku rapopo'. Dari segi itu muncul kecurigaan bahwa sebenarnya serangan palsu itu didesain sendiri supaya Jokowi mendapat simpati masyarakat," papar Zaki Mubarak  yang juga pengamat politik dari dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat saat dikonfirmasi, Minggu (11/5).

Zaki mengingatkan, budaya politik di sebagian besar masyarakat Indonesia masih memberikan simpati kepada pihak yang terkesan teraniaya. Celah tersebut, menurut Zaki, yang dimanfaatkan kubu Jokowi untuk mendulang simpati masyarakat.


"Siapa yang dizalimi, selaku teraniaya, mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat. Meski tidak punya program dan visi misi yang jelas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Zaki menilai pencitraan dizalimi efektif untuk meraup suara masyarakat yang tinggal di pedesaan atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun menurutnya, pencitraan dizalimi tidak begitu efektif untuk masyarakat perkotaan dan kelas menengah atas karena mempunyai pengalaman berpolitik yang cukup.

"Di desa-desa, kuat kesan masyarakat bahwa Jokowi dizalimi, disakiti. Jokowi membaca itu sehingga bermain pencitraan palsu seolah dizalimi," ujar Zaki.

Zaki berpendapat seharusnya di negara demokrasi modern, tidak lagi bermain pencitraan palsu demi meraup suara dalam sebuah Pemilu. Ada baiknya para kandidat beradu visi misi dan gagasan ketimbang hanya bermain di sisi pencitraan.[wid]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya