Masih banyak pengembang properti di Jakarta enggan membangun fasilitas sosial dan umum (fasos/fasum) buat warga ibukota. Berbagai alasan digunakan para pengembang itu untuk menghindar dari kewajiban mereka.
"Mereka (pengembang) menyerang balik, perekonomian menurun setelah dipimpin Jokowi-Ahok katanya," beber Wagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).
Ahok, demikian wakil Jokowi ini disapa, menampik tudingan para pengembang tersebut. Menurut dia, yang terjadi justru Pemprov memperketat pengurusan izin dagang. Tujuannya, untuk mengawasi peredaran barang dan jasa di masyarakat. Hal ini yang sebetulnya dikeluhkan para pengusaha properti.
"Karena pertumbuhan ekonomi paling baik di DKI kan memang properti, penjualan properti semua. Nah dulu pengusaha bisa jual, izin belum keluar pun bisa jual, belum ada putusan tim penasehat teknis, arsitektur perkotaan dan bangunan itu loh. Sekarang kan enggak bisa. Nah menggerutu semua nih, turun ekonomi katanya," papar suami dari Veronica Tan ini.
Disadarinya memang banyak pengusaha merasa keberatan dengan aturan baru yang ditetapkan oleh Pemprov ini. Namun ia tak peduli.
"Menghambat lah, lambat lah katanya. Ya kadang-kadang anda nggak bisa muasin semua orang. Emangnya kita barang pemuas?," ketus Ahok.
Pemprov DKI, kata Ahok menekankan, tidak pandang bulu dalam menerapkan aturan properti. Siapa pun pengembang yang hendak berbisnis di Jakarta berkewajiban membangun fasos dan fasum sesuai aturan berlaku.
"Saya bilang kamu mesti beres dong, mana tanahnya katanya, tanah kita kan mesti siapin eh malah ngilang lagi dia tapi beberapa di antara mereka kurang bahagialah he he he," katanya bangga.
[wid]
