Berita

Pertahanan

Moeldoko: Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Harus Ditingkatkan

KAMIS, 08 MEI 2014 | 18:55 WIB | LAPORAN:

Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bisa dilaksanakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan.

Demikian disampaikan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Universitas Tanjungpura Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis (8/5).
 
Moeldoko menyatakan bahwa bangsa Indonesia dapat eksis bila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030.
 

 
Doktor Ilmu Administrasi spesialis studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan itu, mengatakan ada tiga permasalahan dalam perbatasan. Pertama, kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga, adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan.

"Apabila masyarakat di perbatasan diberdayakan semaksimal mungkin, maka mereka akan lebih sejahtera," kata Moeldoko.
 
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, khusus di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) perlu ada satu batalyon untuk memperkuat keamanan. Sehingga akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. 

"Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur. Bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit, tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia," kata Panglima. [ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya