Berita

Pertahanan

Moeldoko: Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Harus Ditingkatkan

KAMIS, 08 MEI 2014 | 18:55 WIB | LAPORAN:

Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bisa dilaksanakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan.

Demikian disampaikan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Universitas Tanjungpura Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis (8/5).
 
Moeldoko menyatakan bahwa bangsa Indonesia dapat eksis bila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030.
 

 
Doktor Ilmu Administrasi spesialis studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan itu, mengatakan ada tiga permasalahan dalam perbatasan. Pertama, kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga, adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan.

"Apabila masyarakat di perbatasan diberdayakan semaksimal mungkin, maka mereka akan lebih sejahtera," kata Moeldoko.
 
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, khusus di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) perlu ada satu batalyon untuk memperkuat keamanan. Sehingga akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. 

"Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur. Bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit, tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia," kata Panglima. [ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya