Berita

Pertahanan

Moeldoko: Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Harus Ditingkatkan

KAMIS, 08 MEI 2014 | 18:55 WIB | LAPORAN:

Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bisa dilaksanakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan.

Demikian disampaikan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Universitas Tanjungpura Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis (8/5).
 

Moeldoko menyatakan bahwa bangsa Indonesia dapat eksis bila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030.
 
Doktor Ilmu Administrasi spesialis studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan itu, mengatakan ada tiga permasalahan dalam perbatasan. Pertama, kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga, adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan.

"Apabila masyarakat di perbatasan diberdayakan semaksimal mungkin, maka mereka akan lebih sejahtera," kata Moeldoko.
 
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, khusus di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) perlu ada satu batalyon untuk memperkuat keamanan. Sehingga akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. 

"Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur. Bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit, tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia," kata Panglima. [ald]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

UPDATE

CPO Melimpah, Aceh Berpeluang Punya Pabrik Minyak Goreng Sendiri

Minggu, 13 Oktober 2024 | 05:46

Tim Gakkumdu Banyuwangi Kerja Keras Periksa Dugaan Money Politics

Minggu, 13 Oktober 2024 | 05:12

Angin Segar KEK Batang Dongkrak Ekonomi Jateng

Minggu, 13 Oktober 2024 | 04:34

KKP Buka 30 Gerai Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Minggu, 13 Oktober 2024 | 04:14

Cek RS IKN

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:53

Genjot Cuan Lewat Modeling Budidaya Lobster di Batam

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:23

UU Ciptaker Hambat Kemandirian Industri Pertahanan

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:03

KKP Klaim Keberhasilan Kelola Hasil Sedimentasi Laut di Morodemak

Minggu, 13 Oktober 2024 | 02:52

Telkom DigiUP 2024 Sarana Pelajar Kembangkan Talenta Digital

Minggu, 13 Oktober 2024 | 02:29

Warning! Anggaran Pertahanan Era Jokowi Terus Menurun

Minggu, 13 Oktober 2024 | 01:56

Selengkapnya