. Penolakan publik terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2014 terus mengalir deras.
Penolakan kali ini datang Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta dan Keluarga Besar Alumni Universitas Trisakti. Mereka menilai Prabowo diduga terlibat dalam peristiwa penculikan tahun 1997/1998.
"Prabowo Subianto sebagai capres memiliki permasalahan secara HAM, moral, dan hukum. Atas dasar itu, kami menolak pencalonan Prabowo Subianto," kata Koordinator Keluarga Besar Alumni Universitas Trisakti, Indra Simatupang, dalam diskusi Melawan Lupa-Tragedi Berdarah Trisakti di Jakarta (Kamis, 8/5).
Acara tersebut digelar PBHI Jakarta dan Keluarga Besar Alumni Trisakti. Hadir juga sebagai pembicara selain Indra, Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus Sinaga, Pendiri PBHI yang juga Ketua Setara Institute Hendardi, Ketua Komnas HAM Siti Nurlaela, serta orang tua korban tragedi Trisakti.
Menurut Indra, tragedi Trisakti yang terjadi 12 Mei 1998 serta kasus penculikan pada 1997/1998 menimbulkan luka mendalam bagi kemanusiaan. Terlebih belakangan ini penuntasannya cenderung mandeg. Di tengah itu, justru muncul capres yang diduga terlibat dalam tragedi tersebut.
Sementara itu, Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus Sinaga mengungkapkan, komitmen terhadap HAM dan komitmen untuk menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM sudah seharusnya menjadi komitmen serta platform partai politik dan para capres dan harus direalisasikan ketika mereka berkuasa. Dan komitmen soal HAM itu, tidak mungkin diamanatkan kepada capres yang diduga menjadi bagian dari pelaku atas pelanggaran HAM itu sendiri. Karena itu, menjadi tugas bersama untuk mengingatkan bahwa saat ini ada capres yang diduga terlibat dalam tragedi tersebut.
Sementara Hendardi mengatakan, perlawanan dan perjuangan untuk penuntasan HAM yang pelakunya seperti mendapat imunitas hukum haruslah bisa memanfaatkan momentum. Salah satu momentum itu adalah pemilu.
"Sekarang momentumnya pemilu, harus dijajdikan peradilan politik untuk menyeleksi para kontenstan pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat," katanya, sambil mengatakan perjuangan ini bukanlah pekerjaan musiman.
[ysa]
