SBY: Saya Tidak Akan Mendukung Capres yang Janjikan Nasionalisasi Aset

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan tetap konsisten pada sikap dan pandangannya dalam mendukung capres tertentu.

Ditegaskan SBY, untuk memilih pemimpin negeri ini, kita harus tahu persis apa yang akan dilakukan sang capres kalau ia betul terpilih. Rakyat harus tahu akan dibawa ke mana negara Indonesia, dan bagaimana pemerintahan dijalankan.

"Yang jelas saya, dan saya kira rakyat, tidak akan memilih calon presiden kalau tidak yakin bahwa yang dijanjikannya bisa dilaksanakan, tidak terlalu muluk-muluk dan yang dilaksanakan tidak membawa manfaat nyata bagi kita semua," kata SBY dalam sebuah rekaman wawancara khusus yang disebarluaskan lewat youtube oleh Suara Demokrat, yang dipublikasikan beberapa waktu lalu (http://www.youtube.com/watch?v=s9O7K5c8CPE).

SBY mencontohkan, ada janji-janji kampanye yang menurutnya berbahaya. Misalnya, kalau seorang capres mengatakan, andai menjadi presiden maka semua aset akan dinasionalisasi. Barangkali yang mendengar retorika itu, lanjut SBY, akan menyebut sang capres berani, tegas dan nasionalismenya tinggi.

Padahal, kalau betul terjadi nasionalisasi aset yang perjanjiannya digelar sejak era Presiden Soekarno atau Soeharto, Indonesia akan dituntut di arbitrase internasional. Kemudian, Indonesia akan kalah. Akibatnya, perekonomian akan porak-poranda.

"Dampaknya sangat dahsyat. Karena itulah kalau ada seorang capres bersikukuh melaksanakan nasionalisasi semua aset, saya tidak akan memilih, mendukung, karena saya tahu risikonya akan membawa malapetaka bagi perekonomian kita," tegasnya.

SBY juga menyindir capres yang mengklaim kalau terpilih akan mengembalikan negara ke UUD 45 sebelum dilakukan perubahan. Artinya, persis kembali seperti era dahulu. Saat itu, Indonesia punya sistem presidensial murni, punya MPR RI yang pegang kendali pemerintahan dan kenegaraan, pemilihan umum-nya pun jadi tak langsung.

"Itu mudah diucapkan, tapi bagaimana implementasinya? Apakah tidak ganggu stabilitas nasional? Membalik jalannya sejarah? Saya tak dapat membayangkan kalau itu dijanjikan dan benar dilaksanakan," ungkap SBY. [ald]