Elit Politik Nasional Ditengarai Sumber Kisruh Pileg Depok

. Pembubaran paksa proses validasi perhitungan suara ulang  secara diam-diam di gudang kotak suara KPUD Depok oleh Polres Depok Senin malam lalu (5/5) menunjukkan bahwa praktek kotor kecurangan Pileg 2014 di kota Depok sudah sangat  menjijikkan. Status "SOS" kondisi darurat demokrasi layak distempelkan untuk pileg kota Depok.

"Bayangkan keputusan penghitungan ulang  KPU Jabar saja sudah mengindikasikan ada ketidakberesan Pileg Kota Depok. Bukankah ini mencerminkan kegagalan Pemilu Kota Depok sekaligus runtuhnya kewibawaan aparat negara juga penyelenggara pemilu. Anehnya polisi tidak mempidanakan jajaran KPUD Depok," kata politisi muda PDI Perjuangan, Fahmi Habcy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 7/5).

Fahmi mendapatkan informasi bahwa kecurangan dan kekisruhan pileg 2014 di kota Depok ini dipicu oleh keterlibatan  dan rekayasa sistematis elit politik nasional yang maju dari Dapil Depok-Bekasi yang terlalu jauh ikut campur. Elit ini juga mengkondisikan  suara bagi bagi caleg-caleg ditingkat kota dan propinsi. Namun Fahmi mengelak diplomatis ketika didesak apakah elit politik tersebut dari  internal atau luar PDIP.

"Kejahatan pemilu seperti korupsi pasti berjamaah. Sekali terbongkar kotak pandora akan merembet hingga ke bandarnya. Kita perhatikan hasil perhitungan ulang ini adakah perbedaan signifikan antara keputusan era jahiliyah demokrasi beberapa minggu lalu  dan setelah perhitungan ulang,  juga penyidikan kasus pidana pemilu yang sudah dilaporkan ke Polres Depok oleh Panwaslu Depok," ungkap Fahmi.

Fahmi juga mendapat informasi, intelkam Mabes juga sedang menyelidiki hal ini karena diduga melibatkan perlindungan oleh oknum aparat.  

"Itu wewenang kepolisian. Kita berpikir positif saja Polri telah mereformasi diri," demikian Fahmi, yang juga deklarator UNFREL 1999. [ysa]