Berita

yuddy chrisnandi

Manuver Yuddy Chrisnandi akan Membuat Hanura Rugi

SELASA, 06 MEI 2014 | 21:47 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Alasan yang digunakan politisi Hanura Yuddy Chrisnandi untuk mendesak Ketua Bappilu Hary Tanoe mundur tidak relevan dan sangat tidak masuk di akal. Sebab, peran dan jasa Hary Tanoe kepada Partai Hanura selama ini cukup besar. (Baca: Mayoritas Kader Hanura Minta Hary Tanoe Mundur)

“Seluruh biaya iklan kampanye yang dilakukan secara masif dan menghidupkan mesin partai lebih banyak berasal dari kantong pribadi HT dibanding yang berasal dari kas partai,” kata peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izzul Fatah saat dihubungi (Selasa, 6/5).

Walaupun memang, kata Toto, kemasan iklan partai yang dibuat tim HT sepertinya kurang mengena di hati masyarakat. “Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk mendongkel HT,” kata dia.


Naiknya suara Partai Hanura hingga lebih 5 persen merupakan prestasi bila dibandingkan dengan partai baru lain seperti, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Toto membandingkan antara peran Hary Tanoe dan Yuddy di Partai Hanura. “Kalau dari segi popularitas individu, HT jauh mengungguli Yuddy. Apalagi bila dibandingkan masalah finansial pasti kalah jauh,” kata dia. (Baca: Hanura Copot Hary Tanoe Pekan Depan)

Dengan banyaknya uang yang dimilik HT, kata Toto, sedikit banyak menyumbang bagi elektabilitas partai. “Jadi jangan diremehkan peran dia di partai,” ujarnya.

Karena itu dia heran dengan langkah Yuddy yang ingin mendongkel HT. “Saya nggak tahu maksud tersebunyi dari niat Yuddy. Tapi yang pasti tidak jauh-jauh soal itu,” kata Toto yang enggan menjelaskan lebih jauh.

Untuk itu, dia menyarankan kepada Yuddy untuk tidak melakukan gerakan pendongkelan kepada HT karena yang rugi adalah Partai Hanura. “Bila HT betul-betul pergi dari Hanura, saya khawatir partai ini malah akan semakin terpuruk,” ungkapnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya