Berita

ilustrasi/net

PB HMI Tuntut KPU Bertanggungjawab atas Buruknya Penyelenggaraan Pemilu

SENIN, 05 MEI 2014 | 19:26 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemilu 2014 dinilai sebagai Pemilu paling buruk karena terbukti banyak pelanggaran dan kecurangan. Dan hal ini diperparah, jelang satu hari penutupan rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga menyelesaikan penghitungan seluruh provinsi.

"Bahkan banyak di provinsi yang belum kelar. Ini kami nilai sebagai kejahatan yang hampir sempurna. Dan lambatnya KPU diduga untuk mengatur siapa pemenang pemilu kali ini," kata Ketua Bidang PTKP PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Azhar Kahfi, di Markas PB HMI, Jl Diponogoro, Jakarta Pusat (Senin, 5/5).

Indikasi pengaturan pemenang, kata Azhar, bisa dilihat dalam pengisian surat suara dari dokumen C1 ke D1 yang banyak kesalahan. Sementara pemindahan dokumen D1 (PPS) ke DA (PPK) banyak terjadi selisih suara.

"Secara sadar atau dalam tekanan aparat PPS maupun PPK berani bersikap curang, bahkan mereka berani menandatangani dan melaglisir dokumen kecurangan tersebut,: ungkapnya seraya menyebutkan, apakah ini unsur kesengajaan atau kelalian karena banyak terjadi penggelembungan suara.

PB HMI pun meminta kepada Bawaslu untuk tidak menutup mata akan maraknya kecurangan ini. KPU juga secara gamblang telah jauh dari amanah UU untuk mencipatakan pemilu yang Jurdil. Atas dasar itu, Azhar mengatakan PB HMI bersikap, penyelenggara pemilu telah gagal.

"Kami juga menghimbau kepada semua elemen masyarakat, semua organisasi, ormas dan stakeholder yang ada untuk membuka mata dan mengetuk hati. Agar mendesak KPU RI untuk bertanggungjawab, terhadap carut marutnya hasil Pemilu yang terindikasi banyak kecurangan," demikian Azhar. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya