Penanganan masalah sosial di Indonesia bukan hanya membutuhkan pendekatan reaktif, melainkan juga dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan berkompetensi.
Begitu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santosa dalam pengarahan penguatan SDM menyambut implementasi Reformasi Birokrasi yang digelar di Lembang Bandung Jawa Barat (Sabtu, 3/5).
Menurutnya, di sejumlah daerah berkembang, masalah sosial berkembang cukup pesat. Masalah sosial yang dimaksudkan bukan hanya mencakup masalah anak jalanan, penyandang disabilitas, dan lansia terlantar, namun juga berkembang fenomena terbaru yakni konflik sosial, tindak kekerasan dalam keluarga dan anak.
Karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan tenaga kerja dari unsur masyarakat, seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Reaksi Cepat (TRC), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), serta para penyelenggara dari jajaran pegawai kemensos.
Selain itu, sambungnya, alur reformasi juga berkontribusi dalam membantu menempatkan karyawan sesuai dengan disiplin ilmu.
"Semangat reformasi birokrasi diyakini mampu memperlancar manajemen sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kemensos," ujar Toto dalam rilisnya.
Diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai di Kemensos mencapai lebih dari 4000 orang. Kemensos sendiri telah membuat road map tentang kepegawaian, termasuk penetapan Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga terukur kebutuhan masing masing unit kerja dan proyeksi kebutuhan pegawai pada tahun berikutnya.
Ia menyebut bahwa SDM berkompetensi merupakan sebuah keniscayaan, karena reformasi birokrasi juga dilengkapi dengan tunjangan kinerja sesuai kelas masing masing karyawan yang dihitung kepatutannya bagi penghargaan prestasi dan tanggung jawab kerjanya.
"Kemensos mendapatkan tunjangan kinerja 45% dan bila hasil kajian KemenPAN dan RB dapat ditingkatkan," tandasnya.
[mel]
