Sri Mulyani Dinilai Berhasil Jadikan Pengadilan sebagai Panggung Politik

. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hari ini (Jumat, 2/5), terlihat cukup percaya diri.

Dalam sidang kali ini, upaya Sri Mulyani untuk lari dari tanggung jawab dinilai oleh sementara pihak cukup berhasil. Sri Mulyani misalnya mengatakan bahwa tanggung jawab soal perubahan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century ada di pihak BI. Sri Mulyani juga mengatakan "proposal" Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik datang dari BI. Sri Mulyani nampak mau mengatakan bahwa tanggung jawab ada di pihak BI, bukan di KSSK.

Namun bila kembali ke notulen rapat KSSK pada 21 November 2008, Sri Mulyani memiliki peranan yang sangat besar. Keputusan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diambil dalam rapat tertutup di ruang kerja Sri Mulyani yang dihadiri hanya oleh Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK dan Boediono sebagai anggota. Di dalam rapat itulah, diputuskan pengucuran dana talangan untuk Bank Century menyusul status baru yang diberikan, seperti usul Boediono: bank gagal yang berdampak sistemik.

Di luar pengadilan, dan di luar konteks hukum, ada informasi, sementara orang memantau persidangan Sri Mulyani ini sebagai panggung politik. Dalam panggung politik ini, Sri Mulyani dinilai tampil cukup sempurna untuk mempresentasikan bahwa ia memang tidak terkait dengan skandal Century. Bagi orang-orang ini, persidangan Sri Mulyani menjadi ajang untuk menawarkan Sri Mulyani sebagai sosok yang layak bertarung dalam Pilpres 2014.

Sudah lama, pendukung Sri Mulyani  mengintip-intip kesempatan dan peluang untuk dapat menguasai salah satu kursi terhormat di republik ini. Dan 2014 dinilai sebagai momentum yang tepat. Mereka begerak ke segala arah untuk bisa menduetkan Sri Mulyani dengan capres yang muncul. Dan saat ini, mereka melihat peluang itu ada di pihak Jokowi. Mereka mau menduetkan Sri Mulyani dengan Jokowi.

Gerakan untuk memasangkan Sri Mulyani dengan Jokowi ini dimotori oleh dua kelompok. Kelompok pertama, adalah kelompok ideologis, yang dalam hal ini kelompok liberal. Sudah menjadi mafhum, Sri Mulyani selama ini merupakan penganut dan pelaksana paham liberal yang fanatik dan fundamentalis. Sri Mulyani berkeyakinan sistem liberal atau pasar bebas sangat baik untuk rakyat karena bisa membebaskan warga negara dari cengkaraman monopoli-monopoli yang bisa menghisap atas nama nasionalisme.

Kelompok kedua yang mau menduetkan Sri Mulyani dengan Jokowi adalah kelompok pragmatis. Kelompok ini melihat jarak elektoral Jokowi dan Prabowo yang semakin menipis. Maka untuk meningkatkan elektoral Jokowi, mereka menilai bisa dipenuhi oleh Sri Mulyani, yang apalagi bisa disokong oleh asing. [ysa]