Berita

Hukum

MEGASKANDAL CENTURY

Sri Mulyani Lupa Pernah Lapor Century Dirampok ke JK

JUMAT, 02 MEI 2014 | 12:23 WIB | LAPORAN:

Bekas Kepala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa dirinya pernah melaporkan langsung hasil rapat yang dilakukan oleh pihaknya pada 21 November 2008 lalu.

Rapat itu di antaranya dihadiri oleh Lembaga Penjamin Sosial (LPS), pihak Bank Indonesia, dan Dirjen Pajak saat itu Agus Martowardojo.

"Sesudah pengambilan keputusan saya lapor ke presiden CC wapres melalui SMS. Masih di hari Jumat itu. Setelah itu kami rapat lagi," kata Sri Mulyani saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (2/5).


Jaksa KPK, Ahmad Burhanuddin juga menanyakan kepada Sri Mulyani apakah dirinya pernah menghadap ke Wapres saat itu, Jusuf Kalla terkait pengambilan keputusan. Sri Mulyani tak membantahnya.

"Kami menghadap ke JK bersama Gubernur BI (25 November 2008) sudah disampaikan century berdampak sistemik dan sudah diambil alih oleh LPS," terang dia.

Apakah saat menghadap JK anda melaporkan kondisi Century saat itu krisis?

"Saya tidak perlu melaporkan kondisi krisis, semua juga tahu krisis," terang dia.

"Apa saudara laporkan ada pengeluaran uang, Rp2,6 T?," tanya Jaksa Ahmad.

"Saya tidak ingat," kilah dia.

"Apakah bu Sri atau pak Budi? Bahwa telah terjadi perampokan Robert Tantular di bank Century?" tanya Jaksa lagi.

"Saya tidak ingat," jawab Sri Mulyani.

Seperti diketahui, Sri Mulyani eks Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini mengakui adanya perdebatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal strategi penyelamatan Bank Century.

Hal itu tertuang dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Sri Mulyani saat dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amerika Serikat, di Washington DC, 30 April 2013 lalu.

Dalam keterangannya kepada penyidik KPK saat itu, Sri Mulyani menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju untuk menjamin penuh (blanket guarantee), sementara Jusuf Kalla tidak.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya