Bantah Isu Hapus Tunjangan, Jokowi Pun Beberkan Komitmennya pada Dunia Pendidikan

. Pendidikan nasional adalah proses membangun jiwa bangsa, atau nation and character building. Pendidikan juga adalah jalan menuju revolusi mental dari kebodohan dan keterbelakangan.

Demikian disampaikan calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh hari ini (2/5), Jokowi pun mengigatkan kembali kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana amanat pasal 31 UUD 1945.

Jokowi pun memastikan, ia dan PDI Perjuangan berkomitmen meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,92 tahun pada awal tahun 2011 menjadi 12 tahun pada tahun 2019. Ia dan PDI Perjuangan juga berkomitemn menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun menjadi 2,90 persen selama lima tahun.

Selain itu, Jokowi, sebagaimana dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 2/5), berkomitmen eningkatkan mutu pendidikan nasional, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah (umum dan kejuruan) dan pendidikan tinggi; memperluas dan mengintensifkan program Pendidikan Usia Dini (PAUD); serta menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Jokowi juga mau menyediakan hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk mahasiswa berpotensi tinggi mengikuti program S1,S2 dan S3 dalam negeri dan luar negeri. Juga berkomitmen eningkatkan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga hononer.

"Isu saya akan menghapus tunjangan sertfikasi guru adalah tidak benar. PDI Perjuangan dan saya justru berkomitmen untuk tetap meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk yang bertugas di daerah-daerah pedalaman dan kawasan perbatasan," demikian Jokowi. [ysa]