. Sangat mustahil bila PDI Perjuangan mau menjadikan Sri Mulyani, yang saat ini menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia, sebagai pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2014.
Keyakinan ini disampaikan anggota Presidium Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Bimo Nugraha, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 2/5).
"Cawapres Jokowi itu harus bisa jadi partner. Kalau Sri Mulyani tidak bisa, karena ideologinya berbeda. Jokowi ideologi Pancasila, sementara Sri Mulyani ideologi neoliberal," tegas Bimo.
Dengan dasar perbedaan itulah, Bimo yakin PDI Perjuangan tidak akan pernah melirik Sri Mulyani. Apalagi Seknas Jokowi tidak mungkin juga mengusulkan nama mantan Menteri Keuangan yang juga mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang diduga terlibat dalam skandal Century.
Sudah mafhum, Sri Mulyani selama ini dikenal sebagai penganut dan pelaksana paham liberal yang fanatik dan fundamentalis. Sri Mulyani berkeyakinan sistem liberal atau pasar bebas sangat baik untuk rakyat. Menurutnya, sistem liberal ini akan membebaskan rakyat dari cengkaraman monopoli-monopoli yang bisa menghisap atas nama nasionalisme.
Sementara pihak memasukkan nama Sri Mulyani sebagai generasi baru dari apa yang disebut sebagai Mafia Berkeley. Banyak yang percaya, mafia ini, yang merupakan julukan bagi sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto, masih tetap bercokol dan berpengaruh di era Reformasi. Kelompok ini pun dinilai lebih mengutamakan pasar daripada kepentingan nasional. Mereka dinilai tunduk pada kepentingan asing dan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank, daripada berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Belakangan, ada kabar kuat, sekelompok orang sedang berpuaya keras menjadikan Sri Mulyani pendamping Jokowi.
[ysa]
