Ajakan komunikasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden RI 2001-2004, Megawati Soekarnoputri, semestinya ditanggapi dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) atau LKPM, Didik Triana Hadi, saat dihubungi beberapa saat lalu (Rabu, 30/4).
"Ini saya lihat sebagai ajakan tulus dari SBY, karena sejak sebelumnya pun SBY sudah buka komunikasi dengan partai dan tokoh nasional lain," kata mantan aktivis mahasiswa ini.
Menurut Didik, SBY dan Mega adalah sesama pemimpin kaliber nasional yang berkualitas. Mereka punya pengaruh cukup kuat di semua elemen nasional.
Dia pun menyarankan, posisi PDIP yang sedang unggul di hasil pemilihan legislatif sebaiknya membuka pintu komunikasi tanpa pandang bulu. Apalagi, pembicaraan yang digagas SBY itu belum tentu berbicara peluang koalisi.
"Lupakan masa lalu, ini bicara untuk kepentingan yang lebih besar," tegasnya.
Mega dan SBY sendiri yang bisa menentukan tema utama komunikasi politik adalah kepentingan bangsa negara. Dengan demiikian citra kedua pemimpin yang "berseteru" itu menjadi pulih kembali di mata rakyat.
"Ini kan baru pembicaraan awal, setelah sepuluh tahun tidak berkomunikasi. Bisa mengarah strategis, tapi yang penting ada keterbukaan dari Mega," ujarnya.
Masih menurut dia, yang harus dihindari adalah pembicaraan yang terburu-buru soal koalisi politik dan bagi-bagi kekuasan. Apalagi, demi pengamanan "kasus-kasus" hukum yang pernah terjadi di masa lalu.
"Kami harapkan pertemuan itu bicara kebangsaan dan bukan politik bagi-bagi kekuasaan atau bicara pengamanan kasus-kasus. Platform kedua partai cocok di pembangunan demokrasi, tapi secara ideologi saya rasa sangat berbeda. Kalau keduanya tidak kedepankan ego, bisa bicarakan kemajuan bangsa," tutup Didik.
[ald]
