Berita

bbc

Dunia

Ngeri, Pakistan Jadi Salah Satu Negara Paling Berbahaya Bagi Jurnalis

RABU, 30 APRIL 2014 | 10:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Pakistan dinilai belum mampu melindungi hak-hak jurnalis.

Penilaian itu disebutkan dalam laporan terbaru yang dirilis oleh kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty International (Rabu, 30/4).

Dalam laporan yang dibuat oleh komite perlindungan jurnalis Amnesty International itu disebutkan bahwa Pakistan merupakan salah satu negara yang paling berbahaya di dunia bagi jurnalis.


Pernyataan tesebut didasarkan pada banyaknya laporan mengenai kasus kekerasan dan bahkan pembunuhan terhadap jurnalis di negara tersebut.

Disebutkan bahwa sejak akhir pemerintahan militer tahun 2008 silam, setidaknya ada 34 kasus pembunuhan terhadap jurnalis terjadi. Namun hanya satu kasus yang pelakunya di bawa ke pengadilan.

Hal itu menjadi keprihatinan serius bagi kelompok HAM yang berbasis di Inggris itu.

Komite menyebut bahwa sejumlah kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di Pakistan dilakukan melalui berbagai cara seperti ancaman melalui telepon, pelecehan secara langsung, penculikan, penyiksaan, hingga pembunuhan.

Jurnalis yang menjadi target kekerasan bisanya adalah jurnalis yang memberikan laporan mengani masalah-masalah sensitif di paksitan seperi keamanan nasional, penyimpangan keamanan, atau dugaan adanya hubungan antara militer dan kelompok Taliban.

Pelaku tindak kekerasan tersebut, sebut laporan, juga beraneka ragam, bukan hanya melibatkan intelejen dan Taliban, tapi juga sejumlah kelompok politik yang kuat serta kelompok etnis bersenjata.

"Sebuah langkah penting diperlukan Pakistan untuk menyelidiki lembaga militer dan intelejennya sendiri dan memastikan bahwa mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap jurnalis dibawa ke pengadilan," kata wakil direktur Amnesty Asia Pasifik David Griffiths dalam rilisnya seperti dilansir situs resmi Amnesty International. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya