Andi Arief: Berhentilah Bersandiwara, Jokowi-Ahok!

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2013 akan mencapai Rp7,59 triliun.

Penyerapan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 pun hanya dapat terealisasi sebesar Rp38,29 triliun, atau sebesar 82,21 persen dari target penyerapan anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 46,57 triliun.

Menurut Staf Khusus Presiden, Andi Arief, bila diaudit oleh BPK kemungkinan Silpa 2013 bisa meningkat di atas Rp 11 triliun. Itu merupakan bukti ketidakmampuan Jokowi dan Wakil Gubernur, Basuki Purnama (Ahok), dalam mengelola APBD. Silpa inilah yang kemudian menimbulkan penambahan pada APBD 2014.

Selain itu, terdapat pula hibah Rp 5 triliun untuk proyek MRT, ditambah lagi dengan hibah lain sebesar Rp 2,386 triliun yang dipergunakan untuk transfer untuk Guru Sertifikasi dan Non Guru dan dana Bos.  

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat berbeda dengan pos pengeluaran dana hibah dan bansos DKI yang pada 2013 mencapai 3,7 triliun dan pasti lebih besar pada 2014. Konteksnya berbeda antara pendapatan hibah Rp 5 triliun (untuk MRT) dengan pengeluaran hibah.

"Sayang sekali di website APBD DKI dan website Ahok belum ditampilkan. Kalau kemacetan, banjir dan kemiskinan dengan gampang Jokowi bilang itu penyebabnya pemerintah pusat, maka kini juruselamat yang menutupi ketidakmampuan bekerja Jokowi-Ahok sebenarnya adalah pemerintah pusat yang karena kebijakannya memberi hibah," kata Andi Arief (Sabtu, 26/4).

Dia mengkritik Wagub Ahok yang mulai memplesetkan seolah-olah hibah itu adalah CSR, bantuan truk sampah dan lainnya dari pengusaha dan BUMN, yang jumlahnya sedikit tapi di-ekspose besar.

Andi menuding, ditemukannya 18 ribu mata anggaran ganda dan mark up pembelaian TransJakarta tidak mengagetkan, karena itulah cara pintas membelanjakan APBD yang mendadak besar, saat di tahun sebelumnya tidak mampu membelanjakannya.

"Berhentilah sandiwara Jokowi-Ahok, secara perlahan perlawanan terhadap kebohongan mulai terjadi dan bisa meluas. Karena pekerja Cyber komersial di gedung Mayapada milik pengusaha Tahir sudah tidak kuasa melawan fakta," sebut Andi. [ald]