Berita

net

Politik

Salah Ramal Suara PDIP, Sekarang Lembaga Survei Berbohong Lagi Soal JK

JUMAT, 25 APRIL 2014 | 13:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sulit dipercaya kalau lembaga-lembaga survei menyatakan Jusuf Kalla (JK) menempati urutan teratas dalam polling calon pendamping Joko Widodo (bakal capres PDI Perjuangan).

"Survei-survei di mata saya telah kehilangan kredibilitasnya karena salah meramal suara PDIP di pemilihan legislatif 2014," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, kepada wartawan lewat pernyataan tertulis, Jumat (25/4).

Sebelum Pileg dimulai, kebanyakan lembaga survei, termasuk lembaga internal PDIP, meramalkan perolehan suara partai ini di kisaran 27 persen. Faktanya, sejauh ini cuma 18-19 persen.


"Mengingat rekam jejak baru saja melakukan overestimasi , jika ada lagi lembaga survei yang meramal pasangan Jokowi-JK meraih polling tertinggi di masyarakat, temuan ini perlu diragukan," tegasnya.

Malah kata dia, JK sangat mungkin menjadi faktor negatif bagi dalam tren dukungan untuk Jokowi di pilpres 2014. Melihat pengalaman Pilpres 2009, meskipun sudah didukung Golkar, Hanura, dan partai kecil lain, perolehan suaranya bersama Wiranto hanya 12 persen. Jauh sekali bila dibandingkan dengan SBY-Boediono 61 persen dan Mega-Prabowo 26 persen.

"Bukan tidak mungkin, sebagai eksesnya, kalau JK jadi cawapres maka perolehan suara Jokowi di 2014 akan lebih rendah dari Megawati di 2009," terangnya.

Hal itu tentu saja sangat menguntungkan kubu Prabowo Subianto (capres Gerindra), yang menurut salah satu lembaga penelitian di Australia telah mengikis jarak dengan Jokowi hingga 8 persen. Jika jarak menjadi hanya 5 perse, sangat mungkin situasi akan sangat buruk bagi Jokowi. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya