Berita

Pertahanan

Tahun Ini Pengadilan Perikanan Akan Bertambah Tiga

KAMIS, 24 APRIL 2014 | 18:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dalam penanganan kasus illegal fishing atau pencurian ikan, pengadilan khusus tindak pidana perikanan atau Pengadilan Perikanan merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum.

Saat ini sudah ada tujuh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Lima terbentuk pada tahun 2006 di Jakarta, Pontianak, Tual, Bitung dan Medan. Dan dua terbentuk pada tahun 2010 di Tanjung Pinang dan Ranai (Natuna).

Direktur Kapal Pengawas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Halomoan, mengatakan, tahun ini Pengadilan Perikanan akan bertambah tiga.

"Keppres-nya sudah keluar, tinggal pembentukan. Kami berharap sudah selesai tahun ini," ujar Budi.

Tiga Pengadilan Perikanan yang baru ini nanti akan dibentuk di Ambon, Sorong dan Merauke. Semua Pengadilan ditempatkan di daerah perbatasan.

Budi menjelaskan Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah pasal 71 UU 45/ 2009 tentang Perubahan Atas UU 31/2004 tentang Perikanan. Pembentukan pengadilan ini diperkuat oleh pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Perikanan terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc.

Budi menambahkan, besarnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia perlu dibarengi dengan optimalnya kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta sokongan berupa penegakan hukum di laut.

Sepanjang tahun 2007 hingga April 2014 sebanyak 1.118 unit kapal ilegal sudah berhasil diamankan di perairan Indonesia. Dengan rincian, Indonesia 422, Vietnam 417, Thailand 103, Malaysia 81, Filipina 56, RRC 31, Taiwan, 6, dan Hongkong 2.

Kegiatan illegal fishing dan destructive fishing secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya yang berdampak kerugian sangat besar di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.

Indonesia memiliki luas laut lebih dari 95.181 km atau 2/3 dari luas wilayah NKRI yakni sekitar 5,8 juta km2, serta tersimpan potensi sumber daya perikanan tangkap lebih dari 6,4 juta ton per tahun yang diikuti dengan produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 juta ton per tahun. [ald]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

UPDATE

CPO Melimpah, Aceh Berpeluang Punya Pabrik Minyak Goreng Sendiri

Minggu, 13 Oktober 2024 | 05:46

Tim Gakkumdu Banyuwangi Kerja Keras Periksa Dugaan Money Politics

Minggu, 13 Oktober 2024 | 05:12

Angin Segar KEK Batang Dongkrak Ekonomi Jateng

Minggu, 13 Oktober 2024 | 04:34

KKP Buka 30 Gerai Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Minggu, 13 Oktober 2024 | 04:14

Cek RS IKN

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:53

Genjot Cuan Lewat Modeling Budidaya Lobster di Batam

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:23

UU Ciptaker Hambat Kemandirian Industri Pertahanan

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:03

KKP Klaim Keberhasilan Kelola Hasil Sedimentasi Laut di Morodemak

Minggu, 13 Oktober 2024 | 02:52

Telkom DigiUP 2024 Sarana Pelajar Kembangkan Talenta Digital

Minggu, 13 Oktober 2024 | 02:29

Warning! Anggaran Pertahanan Era Jokowi Terus Menurun

Minggu, 13 Oktober 2024 | 01:56

Selengkapnya