Berita

reuters

Dunia

Hentikan Keretakan, Hamas dan Fatah Teken Pakta Persatuan

KAMIS, 24 APRIL 2014 | 11:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keretakan politik antara dua kelompok Islam terbesar di Palestina yakni Hamas dan Palestine Liberation Organization (PLO) atau yang dikenal dengan Fatah tak lagi tampak. Pasalnya kedua belah pihak telah sepakat membentuk pakta persatuan pada Rabu (23/4).

"Ini adalah kabar baik kami beritahu orang-orang kami (bahwa) era perpecahan telah selesai," kata Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh di Gaza (Rabu, 23/4) seperti dikuktip Reuters.

Pakta tersebut sekaligus memproyeksikan visi pemerintah persatuan selama lima minggu ke depan untuk pemilihan umum yang akan digelar enam bulan mendatang.


Keretakan politik anatar Fatah dan Hamas terutama terjadi setelah Hamas memenangkan pemilu Palestina tahun 2006 dan menguasai jalur Gaza.

Upaya pemersatuan Hamas dan Fatah penah dilakukan seperti pada tahun 2011 yang dimediasi oleh Mesir. Namun upaya tersebut gagal.

Penyebab utama keretakan kedua belah pihak terkait dengan perbedaan sikap dalam menghadapi Israel. Hamas lantang menyuarakan penentangan atas Israel. Sedangkan Fatah lebih memilih untuk tetap memegang otoritas di Tepi Barat palestina demi melakukan upaya pembicaraan dengan Israel.

Pakta yang dibuat Hamas dan Fatah tersebut mendapat respon negatif dari Israel.

Mengetahui adanya kesepakatan damai, Israel degera membatalkan sesi pembicaraan damai dengan Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat yang dijadwalkan digelar pada Rabu malam (23/4).

Perdana Meteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Fatah yang memilih berdamai dengan Hamas sama dengan menyisihkan potensi perdamaian di Palestina.

Ia menyebut bahwa ia akan mengadakan sidang darurat kabinet keamanan hari ini (Kamis, 24/4) untuk menentukan sikap atas pakta tersebut.

Namun Abbas menyebut bahwa pakta tersebut tidak akan mengganggu upaya perdamaian di Palestina.  

"Tidak ada kontradiksi sama sekali antara persatuan dan pembicaraan dan kami berkomitmen untuk membangun perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua-negara," katanya dalam sebuah pernyataan. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya