Berita

hasto/net

PDIP Curiga Ada Kepentingan Pilpres di Balik Rencana Akuisisi BTN

RABU, 23 APRIL 2014 | 23:04 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintahan SBY harus memahami fungsi utama BUMN di dalam menyediakan kebutuhan terhadap perumahan, dan oleh karena itu rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri harus dibatalkan. Dan apalagi akuisisi ini bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di bidang perumahan.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, penggabungan BUMN sesuai UU No 19/2003 harus dilakukan melalui peraturan pemerintah sebab kebijakan itu terkait dengan hajat hidup orang banyak dan terkait dengan kebutuhan yang vital untuk rakyat. Karena itulah, kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan apalagi tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

"Harus dipahami bahwa BTN selama ini dalam posisinya stand alone, mampu menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan papan atau rumah untuk rakyat. Pemerintahan SBY seharusnya lebih memilih memperkuat BTN tersebut daripada meleburkannya dengan Mandiri," kata Hasto beberapa saat lalu (Rabu, 23/4).

Hasto pun curiga ada motif lain di balik akuisisi yang tergesa-gesa ini karena seiring dengan momentum pilpres. Bukan mustahil ada pihak-pihak yang kejar tayang untuk segera melaksanakan kebijakan ini.

"Patut diduga, hal ini terkait dengan upaya penggalangan dana untuk kepentingan pilpres sebagaimana dulu terjadi dengan kasus Century. Karena itulah guna menghindari syak wasangka, sebaiknya akuisis tersebut dibatalkan," ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Hasto, justru harus memperkuat BTN untuk semakin kuat di dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan rakyat di bidang perumahan. Untuk itu, Hasto mengajak seluruh karyawan BTN dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu mencegah akuisisi tersebut.

"Pemerintah SBY harus mendengarkan aspirasi tsb dengan membatalkan rencana akuisisi BTN tersebut. Disisi lain manajemen BTN harus terus menerus meningkatkan profesionalitas sehingga BTN semakin memberikan kredit perumahan rakyat dengan bunga yang semakin rendah sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat," demikian Hasto. ,b>[ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kemlu Telusuri Keterlibatan WNI dalam Kasus Online Scam di Malaysia

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:18

Pasar Kripto Lesu, Coinbase Rugi Rp6,8 Triliun

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:09

Syahganda Nainggolan: Ulama Punya Peran Strategis Bangun Gerakan Koperasi Pesantren

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:49

DPR Dorong Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Driver Ojol Lewat Revisi UU LLAJ

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:31

IHSG-Rupiah Tertekan Jelang Akhir Pekan

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:22

Selamat Jalan, James F. Sundah, Legenda Musik yang Berpulang di New York

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:21

Pelapor Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Mengadu ke Kapolri

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:18

AS-Iran Saling Serang, Harga Minyak Naik Lagi

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:07

Bursa Asia Lemah saat Selat Hormuz Kembali Tegang

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:56

Prabowo Naik Maung ke Pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Filipina

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:47

Selengkapnya