Ada Kesan Cuci Tangan di Balik Usulan Menutup JIS

. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh harus mencari cara yang tepat dalam menindak sekolah Jakarta International School (JIS), dan bukan semata dengan menutupnya karena akan jadi preseden buat sekolah di Indonesia

Demikian disampaikan anggota Koalisi Perlindungan Pendidikan Anak, M. Ihsan. Menurut M. Ihsan, pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Maka ketika ada sekolah yang tidak punya izin bertahun-tahun, maka yang wajib bertanggung jawab pertama adalah pemerintah karena telah lalai menjalankan kewajibannya, dan kedua baru pihak penyelenggara pendidikan.

"Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud terkesan cuci tangan dan menunggangi pemberitaan kasus JIS dengan mendesak penutupan TK JIS," kata Ihsan dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 21/4).

Ihsan menegaskan, kika ada sekolah yang terbukti bersalah, maka ada tahapan untuk pembinaan dan menyelamatkan anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Dan usulan Dirjen Paudni Kemdikbud jelas bukan proses pembinaan.

"Izin TK dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, maka seyogyanya yang menutup adalah pemda karena itu kewenangan pemda dalam otonomi daerah, jangan sampai kemendikbud dituntut balik karena mal pratek birokrasi," tegas Ihsan sambil meminta Mendikbud tidak dikendalikan oleh dirjen yang terkesan cuci tangan dari persoalan carut marutnya sistem pendidikan dan pengawasan oleh pemerintah.

"Mari berfikir jernih dan fokus pada upaya menghukum pelaku dan siapapun yang bersalah termasuk pihak sekolah, jangan sampai penutupan JIS menjadi dasar bagi aparat pemerintah di bawah untuk menakut-nakuti sekolah dan melakukan kutipan liar agar sekolah tidak ditutup. Kita tunggu langkah Mendikbud dalam menyelesaikan masalah ini agar berpihak pada kepentingan anak, bukan cuci tangan dan buang badan," demikian Ihsan. [ysa]