PPP Terancam Tidak Bisa Ikut Pertarungan Pilpres

. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak bisa berkoalisi dengan parpol manapun untuk mengajukan pasangan capres-cawapres, menyusul konflik internal yang kian meruncing.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi, Said Salahuddin. Menurut Said, bila Suryadharma Ali Cs tetap pada pendirian untuk berkoalisi dengan Gerindra untuk mencapreskan Prabowo, dan kubu Romahurmuziy memilih berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung capres selain Prabowo, maka dukungan kedua kubu kepada masing-masing capres pilihannya akan sia-sia karena tidak akan diterima oleh hukum.

UU Pilpres, lanjut Said, telah menegaskan bahwa parpol atau gabungan parpol hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon saja, dan surat pencalonan itu wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal parpol bersangkutan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 15 huruf a UU Pilpres.

Dengan aturan tersebut, masih kata Said, maka sebagai Ketua Umum PPP, SDA tidak akan bisa mencalonkan Prabowo tanpa adanya tanda tangan Romi, dan sebaliknya Romi sebagai Sekjen PPP tidak akan bisa mendukung capres lain tanpa tanda tangan SDA.

"Tanda tangan Romi tidak pula bisa digantikan oleh tanda tangan Wakil Sekjen, begitupun tanda tangan SDA tidak bisa digantikan oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi yang kini ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum, misalnya," ungkap Said beberapa saat lalu (Senin, 21/4).

Said melanjutkan, andaipun kubu SDA menetapkan Sekjen PPP yang baru, dan kubu Romi menetapkan Ketua Umum PPP pengganti SDA, itu pun tidak serta merta membuat salah satu kubu dapat memenuhi syarat koalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sebab, dalam menilai kepengurusan parpol yang sah, KPU akan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) tentang susunan kepengurusan PPP. [ysa]