PKS Nilai Wajar Aksi Pemblokiran Stasiun Kereta Api oleh Warga

. Menteri Perhubungan EE Mangindaan harus mengevaluasi kinerja PT Kereta Api Indonesia. Hal ini terkait dengan  pelayanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter Jabodetabek (KCJ) yang dinilai sebagian besar pengguna kereta api banyak kekurangan. Pelayanan yang minim ini pun, seperti sering telat, memicu demo pemblokiran stasiun Bekasi oleh pengguna commuter line

"Aksi pemblokiran yang dilakukan masyarakat merupakan hal yang wajar karena keluhan mereka tidak direspon dengan baik oleh PT KAI," kata anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim, beberapa saat lalu (Jumat, 18/4).

Seharusnya, lanjut Abdul Hakim, evaluasi dilakukan tiap enam bulan sekali sesuai dengan UU.  Tapi, pemerintah sepertinya tidak berdaya untuk memberikan saksi apapun kepada PT KAI dan anak perusahaannya PT KCJ.

"Seharusnya, jika terbukti kinerjanya tidak sesuai dengan UU, sanksi teguran sampai pencabutan ijin bisa dilakukan," kata Hakim.
 
Hakim mengatakan ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta merupakan salah satu SPM yang harus dipenuhi oleh PT KAI sebagai penyelenggara sarana kereta sebagaimana diatur dalam UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan PM NO.9/2011 tentang SPM kereta. Jika SPM tidak dipenuhi, PT KAI dapat dikenakan sanksi. Apalagi, pemerintah sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk membayar PSO tahun 2014. [ysa]