. Penolakan sebagian kecil mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap kedatangan Jokowi sangat politis dan tidak mencerminkan penolakan keluarga besar mahasiswa ITB keseluruhan.
"Dari selebaran yang saya peroleh, penolakan itu bukan dilakukan oleh Pengurus KM-ITB yang boleh resmi mengatasnamakan seluruh mahasiswa ITB," kata Deklarator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Moh Jumhur Hidayat, Kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 17/4).
Dalam selebaran itu, ungkap Jumhur, memang ada pesan tersirat yang tak mau ada politisasi kampus. Namun begitu, harus ditegaskan, kedatangan Jokowi ke ITB adalah dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI yang sangat penting diketahui pandangannya tentang City Planning, Urban Development dan sebagainya. Tentu saja, kampus ITB perlu mengetahui langkah-langkah nyata yang sudah dan akan dilakukan Jokowi di Jakatarta maupun yang sudah dilakukan di Solo.
"Karena itu, melihat kejadian ini saya beranggapan justru sebagian mahasiswa itu yang sangat politis karena melakukan tindakan yg berdampak politis," kata Jumhur.
Sebagai aktivis mahasiswa ITB di era 1980-an, Jumhur heran karena biasanya demo saat itu dilakukan untuk mengusir penguasa yang jelas dianggap zalim seperti terlibat dan melindungi penggusuran tanah-tanah rakyat, penindasan HAM dan sebagainya. Sementara Jokowi sama sekali tidak melakukan hal-hal yang menyengsarakan rakyat, malah justru membebaskan dari kekumuhan, melakukan pemartabatan denhan menyediakan pemukiman manusiawi, membagun fasilitas publik yang lebih rapih dan hijau dan sebagainya.
"Karena itu, kejadian penolakan itu, menurut saya tidak perlu dianggap serius karena memiliki nuansa politik yang nyata," tegas Jumhur yang sempat dipenjara di era Orde Baru karena menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini ke ITB.
"Secara pribadi saya menyayangkan adik-adik mahasisa ITB yang telah melakukan penolakan itu dan semoga ke depan bisa lebih jernih dalam memandang keadaan yang sedang berkembang," demikian Jumhur. [ysa]
