. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai pertama yang diacak-acak Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. Bila operasi merusak PPP ini berhasil, maka Prabowo pun akan langsung memburu partai lain, dan yang menjadi target berikutnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Demikian prediksi pengamat politik dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi. Menurut Muradi, prediksi ini bisa dibaca karena kisruh PPP merupakan imbas kehadiran Suryadharma Ali dalam kampanye Gerindra beberapa waktu lalu.
Menurut Muradi, ada empat alasan mengapa SDA berani datang ke acara Gerindra. Pertema, SDA memprediksi suara PPP akan jeblok sehingga harus buru-buru mendekat kepada calon pemenang, yakni Gerindra. Kedua, SDA membaca konstelasi di Gerindra, bahwa Prabowo pasti jadi presiden, dan menafikan keberadaan Jokowi.
Ketiga, lanjut Muradi, ada akumulasi permasalahan di tubuh PPP, seperti perbenturan antara kubu Nahdatul Ulama (NU) dan Permusi yang selama ini memang saling menerkam. Keempat, SDA menafikan ada poros lain di internal partainya yang juga kuat melihat bahwa Prabowo bukan lah calon pemimpin yang tepat untuk dipegang.
SDA, lanjut Muradi, berani mengambil opsi tangan besi karena ada orang Prabowo di dekatnya, yakni Muchdi PR, yang merupakan mantan bawahan Prabowo di Kopassus. Muchdi juga adalah mantan Ketua DPD Gerindra di Papua, yang belakangan pindah dan bahkan sempat mencalonkan diri jadi Ketua Umum PPP.
"Ada anomali dari apa yang dilakukan SDA saat hadir di kampanye Gerindra. Dia berani bermanuver yang sebenarnya bisa menampar muka sendiri. Saya duga karena ada
back up politik itu. Dia mendapat garansi, kalaupun bermanuver, dia takkan apa-apa di PPP," ungkap Muradi saat dihubungi wartawan beberapa saat lalu (Kamis, 17/4)
Muradi melanjutkan Prabowo masih memiliki basis purnawirawan dan intelijen yang luar biasa. Contoh Muchdi, merupakan alumni Kopassus, yang kemungkinan besar masih memegang jejaring dari apa yang biasa dia lakukan di masa lalu.
"Saya cenderung langkah ini akan dilakukan bukan hanya di PPP. Kasus di PPP hanyalah
milestone. Kalau itu berhasil, bukan tak mungkin ini dilakukan di tempat lain juga," demikian Muradi.
[ysa]
