Berita

salim segaf/net

Pertahanan

Ada 42 Titik Rawan Konflik Sosial di Indonesia, Mensos Gandeng Mahasiswa

SENIN, 14 APRIL 2014 | 15:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Indonesia dikaruniai masyarakat yang majemuk dalam banyak hal seperti suku, bahasa, agama dan budaya. Di satu sisi hal itu menjadi potensi untuk kemajuan, dan di sisi lain adalah ancaman disintegrasi.

"Untuk menjaga kemajemukan tersebut dibutuhkan keserasian sosial di tengah masyarakat," kata Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, dalam kunjungan kerja di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rilisnya, Senin (14/4).

Untuk meningkatkan keserasian sosial di tengah masyarakat, Kemensos tidak bekerja sendirian tapi menggandeng berbagai elemen masyarakat. Hingga kini, terdapat tidak kurang dari 42 titik rawan konflik di Indonesia yang harus diantisipasi, ditangani secara holistik dan komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah (pemda).


Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Mensos melakukan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terkait penanganan konflik sosial di Malino.

"Kemensos menggandeng kalangan mahasiswa dengan harapan melalui kiprah dan pengabdian mereka di tengah masyarakat bisa menjadi bagian dari solusi dalam penanganan konfllik sosial," tandasnya.

Pada 2013, sebanyak 440 desa mendapatkan bantuan program keserasian sosial masing-masing Rp 109 juta. Tahun ini, sebanyak 250 desa dengan jumlah bantuan yang sama, yang dialokasikan untuk pembangunan sarana ibadah, gedung serbaguna, irigasi, pembangunan jalan setapak disesuaikan kebutuhan masing-masing desa.

Bagi desa-desa yang mendapatkan alokasi bantuan keserasian sosial, akan dinilai mana yang berprestasi dan kemudian akan dijadikan model untuk "Desa Berketahanan Sosial" seperti pada 2011 yang telah terbentuk 18 desa di 9 provinsi. Program Kemensos lainnya untuk mendukung keserasian sosial adalah pada 2013 diberikan bantuan kearifan lokal untuk 10 kelompok masing-masing Rp 50 juta.

"Tahun ini, bantuan kearifan lokal diberikan bagi 30 kelompok masing-masing Rp 50 juta," terangnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya