Indonesia dikaruniai masyarakat yang majemuk dalam banyak hal seperti suku, bahasa, agama dan budaya. Di satu sisi hal itu menjadi potensi untuk kemajuan, dan di sisi lain adalah ancaman disintegrasi.
"Untuk menjaga kemajemukan tersebut dibutuhkan keserasian sosial di tengah masyarakat," kata Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, dalam kunjungan kerja di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rilisnya, Senin (14/4).
Untuk meningkatkan keserasian sosial di tengah masyarakat, Kemensos tidak bekerja sendirian tapi menggandeng berbagai elemen masyarakat. Hingga kini, terdapat tidak kurang dari 42 titik rawan konflik di Indonesia yang harus diantisipasi, ditangani secara holistik dan komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah (pemda).
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Mensos melakukan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terkait penanganan konflik sosial di Malino.
"Kemensos menggandeng kalangan mahasiswa dengan harapan melalui kiprah dan pengabdian mereka di tengah masyarakat bisa menjadi bagian dari solusi dalam penanganan konfllik sosial," tandasnya.
Pada 2013, sebanyak 440 desa mendapatkan bantuan program keserasian sosial masing-masing Rp 109 juta. Tahun ini, sebanyak 250 desa dengan jumlah bantuan yang sama, yang dialokasikan untuk pembangunan sarana ibadah, gedung serbaguna, irigasi, pembangunan jalan setapak disesuaikan kebutuhan masing-masing desa.
Bagi desa-desa yang mendapatkan alokasi bantuan keserasian sosial, akan dinilai mana yang berprestasi dan kemudian akan dijadikan model untuk "Desa Berketahanan Sosial" seperti pada 2011 yang telah terbentuk 18 desa di 9 provinsi. Program Kemensos lainnya untuk mendukung keserasian sosial adalah pada 2013 diberikan bantuan kearifan lokal untuk 10 kelompok masing-masing Rp 50 juta.
"Tahun ini, bantuan kearifan lokal diberikan bagi 30 kelompok masing-masing Rp 50 juta," terangnya.
[ald]
