JK Harus Bersedia Tandatangani Kontrak "Tunduk" kepada Jokowi

Harus ada kontrak politik yang disodorkan PDI Perjuangan kepada Jusuf Kalla jika eks wakil presiden itu serius berminat menjadi cawapres bagi Joko Widodo.

"Negatifnya pasangan ini (Jokowi-JK) cuma satu, potensi 'matahari kembar'. Sekarang harus dibuat kontrak bahwa JK bisa punya inisiatif apa saja ketika jadi wapres, tapi keputusan ditetapkan oleh Jokowi. JK jangan bikin keputusan," kata pengamat politik senior, Arbi Sanit, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (14/4).

Menurut Arbi, catatan penting bagi PDIP adalah karakter JK yang ingin mengatur segalanya. Hal itu jadi masalah ketika JK berduet dengan Presiden SBY di 2004-2009.

"Itu yang bikin mereka (SBY-JK) pecah dan SBY tinggalkan JK di pilpres 2009," terangnya.

Tetapi di luar persoalan itu, Arbi memandang JK sebagai satu-satunya sosok yang bisa menutupi semua kekuarangan Jokowi. PDIP dan Megawati Soekarnoputri pun relatif tidak bermasalah dengan JK. Kelebihan lain, JK bisa menarik suara Golkar dalam pemilu presiden. JK punya kelebihan lebih banyak jika dibandingkan semua kandidat cawapres Jokowi lainnya.

Mengenai Partai Nasdem yang begitu kuat posisi tawarnya hingga berani merekomendasikan JK, menurut Arbi bukan hal aneh. Sudah lama Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dekat dengan PDIP dan pribadi Megawati. Paloh adalah pengagum Bung Karno, bahkan gaya pidatonya pun meniru Bung Karno.

"Nasdem jadi kuat karena tidak ada partai lain yang menyodorkan Jusuf Kalla ke PDIP," terang Arbi. [ald]