PKB: Harus Ada Sanksi untuk Partai yang Tidak Konsisten Berkoalisi

Masyarakat semakin melek politik. Lewat Pemilu Legislatif kemarin, masyarakat sudah menjatuhkan hukuman kepada partai yang suka ingkar dalam berkoalisi.

Demikian pandangan Ketua DPP PKB, Helmy Faishal Zaini, dalam diskusi "Tiki Taka Koalisi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/4).

"Masyarakat semakin melek dalam politik, bisa memberikan pengadilan politik. Partai yang tidak setia dalam koalisi akan dihukum dengan perolehan suara yang berkurang," katanya.

Bagi PKB, dalam berkoalisi di pemerintahan 2014-2019 tidak cukup hanya berdasar platform, tetapi juga etika atau code of conduct.

"Tidak bisa lari di tengah jalan. Pemerintah harus efektif, kuat, kebijakan apapun diambil pasti ada pertimbangan dalam konteks membangun. Selalu ada kegalauan melihat peserta koalisi yang tidak komitmen," jelasnya.

Dia menyarankan harus ada reward and punishment (penghargaan dan hukuman) kepada partai koalisi. Jenis sanksi untuk partai yang bandel, misalnya, dikeluarkan dari koalisi.

"Penting agar masyarakat diberikan pendidikan politik yang mencerdaskan, politik yang penuh konsistensi dalam kebersamaan. Itu sama pentingnya dengan platform koalisi," terangnya. [ald]