Berita

joko widodo/net

Politik

Mahasiswa: PDIP Harus Evaluasi Pencalonan Jokowi

Konglomerat Jangan Beli Demokrasi
JUMAT, 11 APRIL 2014 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Hasil quick count sementara menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sangat sulit mencapai 20 persen. Berarti, PDIP tetap harus berkoalisi untuk memenangkan pemilihan presiden dan memerintah dengan stabil.

"Di sini terlihat jelas bahwa Jokowi tidak berefek terlalu besar apabila kita bandingkan dengan pemilu 2009 perolehan PDIP 14,3 persen. Malah yang jauh lebih drastis adalah Gerindra dengan sosok yang sama (Prabowo) tapi mendapatkan perolehan yang signifikan, hampir tiga kali lipat," kata  Sekjen Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Indonesia, Dhika Yudistira, kepada wartawan, Jumat (11/4).

Golkar yang di hari-hari terakhir mendapatkan pemberitaan yang kurang baik tetap memperoleh hasil yang stabil. Ia juga menyanjung Rhoma Irama effect di PKB, yang kualitas pengaruhnya hampir sama dengan pengaruh Jokowi di PDIP.


"Hasil suara untuk PDIP sementara ini sekitar 19,7 persen. Ini sama dengan target PDIP sebelum mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Seharusnya dapat lebih tinggi, karena Jokowi sangat diuntungkan sebagai media darling," katanya.

"Dari situ jelas kita simpulkan bahwa PDIP harus mengevaluasi ulang pencalonan sosok Jokowi," terangnya.

Dia juga mengaku mendengar kabar bahwa hasil yang pemilihan legislatif ini membuat pengusaha kakap James Riyadi Cs geram. Kabar berhembus menyatakan James Riyadi semakin kuat menggalang kekuatan para pengusaha kakap untuk memenangkan "jagoan"-nya.

"Saya imbau kepada para konglomerat di Indonesia untuk tidak membeli demokrasi kita dan menjadikan presiden 2014-2019 menjadi boneka para pengusaha kakap," tutup Dhika. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya